JAKARTA, Sudutkota.id – Kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah menjadi perhatian DPD RI dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
Melalui Komite IV, DPD RI mengusulkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp45,22 triliun agar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Usulan tersebut akan menambah alokasi TKD dari Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun. Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi menyebut angka itu disusun berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bappenas, dengan mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah. Sebagai pembanding, alokasi TKD pada 2026 tercatat sebesar Rp693 triliun.
Hal itu disampaikan Nawardi dalam dialog publik “Senator Menyapa” Episode 2 bertema “Anggaran Adil Pelayanan Makin Optimal” di Studio 2 CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan, penyerapan aspirasi kepala daerah menjadi bagian penting untuk merumuskan pembagian anggaran yang lebih merata.
“Keadilan distribusi anggaran itu sulit dinilai, karena bisa jadi tidak adil bagi satu daerah tetapi adil bagi daerah lain. Karena itu kami berupaya memastikan semua daerah mendapat pemerataan, dengan mengundang kepala daerah dan menyerap aspirasi mereka,” ujar Nawardi.
Persoalan ruang fiskal juga disoroti anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein. Ia menilai struktur belanja daerah dan skema Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya bagi wilayah penghasil sumber daya alam, perlu ditinjau agar daerah memiliki kemampuan lebih besar membiayai pembangunan serta menangani dampak lingkungan.
“Di Bangka Belitung, belanja modal baru 9 persen, sedangkan belanja operasional 77 persen. Dengan struktur seperti ini, ruang kami untuk membangun sangat terbatas,” ungkap Darmansyah.
Dari perspektif pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menekankan pentingnya menentukan prioritas ketika anggaran terbatas. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendesak harus tetap mendapat perhatian.
Ia juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan secara profesional tanpa menambah beban masyarakat.
“Misalnya, jalan berlubang harus didahulukan sebelum perbaikan yang lebih besar,” kata Emil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti menjelaskan bahwa daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun menjajaki kerja sama dengan badan usaha swasta untuk membiayai pembangunan.
Ia mencontohkan kerja sama penerangan jalan di Madiun sebagai salah satu alternatif pembiayaan ketika kemampuan anggaran daerah terbatas.
