JOMBANG, Sudutkota.id – Polemik beredarnya surat pernyataan kesanggupan menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai mendapat perhatian serius DPRD Jombang.
Wakil rakyat mempertanyakan keabsahan surat tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Pj Kepala Desa.
Surat yang belakangan beredar luas di media sosial (medsos) itu memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama DPRD saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 yang dijadwalkan diikuti 286 desa.
Di tengah proses persiapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, munculnya surat kesanggupan menjadi Pj Kades justru memunculkan tanda tanya dan berpotensi memicu polemik baru di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan bahwa regulasi yang berlaku secara jelas mengatur jabatan Pj Kepala Desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut, menurutnya, secara otomatis menutup peluang bagi mantan kepala desa atau kepala desa yang habis masa jabatannya untuk ditunjuk menjadi Pj Kades, kecuali yang bersangkutan berstatus sebagai PNS.
“Ketentuan ini secara otomatis menutup ruang bagi mantan Kepala Desa atau Kades yang habis masa jabatannya (kecuali yang bersangkutan berstatus PNS) untuk ditunjuk menjadi Pj Kades,” kata Kartiyono, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, ketentuan mengenai pengangkatan Pj Kepala Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Pada Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1), disebutkan bahwa dalam kondisi kekosongan jabatan kepala desa, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, bupati/wali kota mengangkat PNS dari lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Pj Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur pria yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi PKB ini.
Menurut Kartiyono, ketentuan tersebut juga harus menjadi acuan dalam penerapan aturan turunannya. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, menurutnya, tidak terdapat opsi yang membuka peluang bagi kepala desa petahana untuk otomatis menjadi Pj Kepala Desa.
“Terkecuali memang ada aturan baru yang membuka peluang itu, yang kedudukannya setara atau lebih tinggi dari PP atau UU itu sendiri,” tegasnya.
Kartiyono juga mempertanyakan kepada siapa surat pernyataan kesanggupan tersebut ditujukan serta siapa pihak yang meminta atau menginisiasi pembuatannya.
“Pertanyaannya, itu surat kesanggupan ditujukan kepada siapa dan yang nyuruh siapa. Saya tidak mau berandai-andai, Mas, motif di baliknya. Yang jelas secara etika harusnya hal itu tidak terjadi,” ujarnya.
Dia menambahkan, DPRD Jombang masih menunggu langkah pemerintah daerah dalam menyikapi polemik tersebut.
Menurutnya, perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pemerintah desa perlu memberikan respons agar persoalan tidak berkembang menjadi kegaduhan lebih luas.
“Ya kita tunggu perkembangannya. Kan pemerintah melalui perangkat daerah yang punya fungsi pembinaan kepada Kades, seperti apa langkah yang akan diambil,” pungkasnya.
Sebelumnya, surat pernyataan kesediaan Kades Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono, untuk menjabat sebagai Pj Kades menjadi sorotan setelah beredar di media sosial.
Surat tersebut dipersoalkan lantaran muncul dugaan penggunaan stempel desa yang sudah tidak berlaku. Isi dan tujuan penerbitannya juga dipertanyakan karena beredar di tengah persiapan Pilkades serentak Jombang 2027.
Aktivis PAGAR Jombang, Agus Harianto, menilai surat tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia bahkan menyebut informasi dalam surat itu tidak sesuai dengan kondisi persiapan Pilkades yang tengah dilakukan Pemkab Jombang.
“Yang jelas surat yang dibuat oleh Kades Tanjungwadung mengandung informasi bohong alias hoaks, dan ini berpotensi membuat gaduh masyarakat,” kata Agus, Jumat (6/11/2026).
Menurut Agus, Pemkab Jombang saat ini justru tengah mematangkan persiapan Pilkades serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Sebanyak 286 desa dijadwalkan mengikuti pemilihan tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu, Pemkab Jombang telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp15 miliar.
“Saat ini kan Pemkab mulai persiapan Pilkades serentak yang diikuti 286 desa, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Pemkab Jombang menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar lebih. Kan ini fakta di lapangan,” ujarnya.
Agus juga meminta agar latar belakang, maksud, dan pihak yang berkepentingan dalam penerbitan surat tersebut ditelusuri.
Ia mendesak kepolisian turun tangan untuk mengklarifikasi persoalan itu agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
“Di sini kami mendesak aparat kepolisian segera menelusuri maksud dan tujuan dibuatnya surat itu, karena saat ini konstelasi politik di elite pusat sedang tidak baik-baik saja, sehingga surat kades ini rawan karena berpotensi membuat cheos di desa-desa yang ada di Jombang,” tutur mantan aktivis PMKRI tersebut.
