JAKARTA, Sudutkota.id – Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka mulai diarahkan ke ruang pengawasan parlemen.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menyatakan partainya menerima aspirasi masyarakat yang menghendaki persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR RI.
Almuzzammil menilai, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran, terdapat pilihan yang menurutnya perlu dipertimbangkan.
Ia menyebut pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden sebagai salah satu opsi. Jika tidak, PKS memandang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR sebagai langkah yang relevan.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar AMY dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski menyampaikan opsi tersebut, Almuzzammil menegaskan bahwa penggunaan hak DPR tidak dapat dilakukan secara sepihak. Prosesnya harus ditempuh melalui mekanisme kelembagaan, pembahasan kolektif, serta komunikasi antarfaksi di parlemen.
PKS, kata dia, akan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di DPR RI. Langkah tersebut ditujukan agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dengan tetap memperhatikan dasar hukum dan kepentingan bangsa.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegas AMY.
Pernyataan PKS tersebut menempatkan HMP sebagai opsi politik-konstitusional yang ingin dibicarakan di parlemen. Namun, realisasinya tetap bergantung pada mekanisme DPR, komunikasi lintas fraksi, serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.
