JAKARTA, Sudutkota.id – Sebanyak 13.519 aspirasi masyarakat dan daerah telah dihimpun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam satu tahun sidang terakhir.
Namun, banyaknya aspirasi tersebut menyisakan pekerjaan penting, yakni memastikan setiap usulan mendapat tindak lanjut dan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin mengatakan, perjuangan kepentingan daerah tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan maupun dokumen rekomendasi. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
“Aspirasi daerah tidak boleh berhenti menjadi dokumen, rekomendasi tidak boleh berhenti menjadi administrasi, dan pengawasan tidak boleh berhenti menjadi laporan,” tegas Sultan dalam dialog publik nasional Senator Menyapa Episode 1 di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Untuk memperkuat peran tersebut, DPD RI mengawal empat rancangan undang-undang inisiatif yang masuk agenda legislasi nasional prioritas 2025 dan 2026. Keempatnya meliputi RUU Daerah Kepulauan, Pengelolaan Perubahan Iklim, Bahasa Daerah, dan Masyarakat Adat. Lembaga ini juga menginisiasi Program Senator Peduli Ketahanan Pangan.
Sultan menegaskan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan setiap aspirasi yang telah disampaikan. Karena itu, tindak lanjut legislasi, respons terhadap rekomendasi, dan hasil pengawasan perlu memiliki kejelasan yang dapat dipantau publik.
“Angka ini penting, tetapi bukan tujuan akhir. Aspirasi harus memiliki jejak tindak lanjut, rekomendasi harus memperoleh respons, pengawasan harus menghasilkan koreksi, dan publik berhak mengetahui perkembangannya,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPD RI, GKR Hemas turut mendorong para senator lebih aktif membangun komunikasi dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Sementara Wakil Ketua II DPD RI, Yorrys Raweyai menekankan pentingnya solidaritas internal untuk menghadirkan inisiatif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi daerah, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengapresiasi keterlibatan senator yang turun langsung menyerap aspirasi hingga tingkat desa. Ia menilai komunikasi tersebut penting agar persoalan masyarakat daerah dapat dibawa ke tingkat nasional.
“DPD RI sangat proaktif. Ada empat senator dari Maluku Utara yang rutin reses, bertemu langsung masyarakat hingga tingkat desa, dan membawa aspirasi mereka ke pusat,” katanya.
