KOTA MALANG, Sudutkota.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyoroti persoalan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur.
Dua aspek tersebut dinilai perlu dipastikan secara bersamaan agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat maupun aktivitas ekonomi, terutama di tengah besarnya kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional.
Hal ini disampaikan Khofifah usai meninjau kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supiturang, Kota Malang, Minggu (25/10/2026) sore.
Khofifah mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan BBM yang mencakup aspek ketersediaan stok dan kelancaran distribusi. Menurutnya, kedua persoalan tersebut harus ditelusuri secara terperinci agar penanganannya tepat sasaran.
“Kami menerima laporan terkait BBM. Sebetulnya ada persoalan ketersediaan dan ada persoalan distribusi. Nah, keduanya perlu kita dapatkan kejelasan secara lebih rinci,” tegas Khofifah.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa stok BBM yang tersedia benar-benar dapat disalurkan secara lancar ke wilayah yang membutuhkan. Sebab, ketersediaan stok di tingkat nasional maupun daerah tidak serta-merta menjamin masyarakat bisa mendapatkan BBM tanpa hambatan apabila distribusinya bermasalah.
Khofifah juga menyebut, sebelumnya dirinya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi pasokan BBM, khususnya di Malang Raya dan wilayah Jawa Timur secara umum.
Ia mengaku telah meminta agar antrean BBM yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas pekerjaan segera diatasi.
“Jumat kemarin sudah memastikan bahwa Malang Raya dan Jawa Timur pada umumnya tidak ada antrean lagi yang bisa mengganggu mobilitas dan aktivitas kerja masyarakat,” ujarnya.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kondisi di lapangan secara berkelanjutan, termasuk apakah antrean yang sebelumnya terjadi benar-benar telah terurai atau masih ditemukan di sejumlah titik.
Menurut Khofifah, persoalan distribusi BBM tidak bisa dianggap sepele. Jawa Timur merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Karena itu, gangguan pasokan BBM, terutama solar yang dibutuhkan berbagai sektor usaha dan transportasi, berpotensi menghambat pergerakan ekonomi masyarakat.
“Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya, kontribusinya terhadap PDB kedua terbesar setelah DKI Jakarta. Sehingga apa yang kemudian mengganggu mobilitas masyarakat, terutama kaitan dengan ketersediaan dan distribusi solar maupun yang lain, itu bisa mengganggu proses penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Khofifah menegaskan, kelancaran distribusi harus menjadi perhatian serius ketika stok BBM tersedia. Jangan sampai persoalan distribusi justru menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Saya menyampaikan, ini tidak harus disusulkan ketika stok itu ada, maka distribusinya juga lancar,” tegas Khofifah.
Sebagai langkah konkret untuk memperlancar penyaluran BBM, Khofifah menyampaikan bahwa, pada Jumat (23/10/2026), telah dilakukan penambahan 21 truk tangki BBM. Penambahan armada tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi dan mengurangi potensi hambatan penyaluran ke berbagai wilayah.
“Insyaallah selesai kemarin tanggal 23, sudah ditambahkan 21 truk tangki BBM. Jadi, truk tangki untuk distribusi BBM supaya lebih lancar,” ungkapnya.
Meski demikian, Khofifah menekankan pentingnya tindak lanjut dari pihak terkait, khususnya Pertamina, untuk memastikan tambahan armada tersebut benar-benar berdampak pada kelancaran pasokan di lapangan.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memperoleh penjelasan yang menyeluruh mengenai kondisi stok dan pola distribusi agar penanganan persoalan BBM tidak berhenti pada penambahan armada semata.
Dengan demikian, kepastian pasokan dan kelancaran distribusi diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur tetap terjaga.
