JAKARTA, Sudutkota.id – Persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat DPR. Pimpinan DPR RI menyetujui rencana kunjungan Komisi XIII ke lapas tersebut untuk mencocokkan data yang telah disampaikan dalam rapat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi XIII sebelumnya telah menggelar rapat bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari rapat tersebut, Komisi XIII memperoleh sejumlah informasi yang perlu diverifikasi secara langsung.
“Komisi XIII kemarin sudah melakukan rapat dengan kementerian imigrasi dan kemudian masalah yang ada di Lapas itu kami sudah mendapatkan juga informasi dari Komisi XIII bahwa mereka ingin mencocokkan antara data-data yang diberikan pada saat rapat dengan fakta-fakta di lapangan,” ujar Dasco kepada awak media, Selasa (29/9/2026).
Verifikasi lapangan menjadi penting karena persoalan di Lapas Cibinong sebelumnya mendapat perhatian terkait dugaan adanya fasilitas atau perlakuan khusus bagi warga binaan tertentu. Karena itu, kunjungan Komisi XIII akan menjadi kesempatan untuk melihat langsung apakah kondisi di lapangan sesuai dengan keterangan yang telah diterima DPR.
Dasco mengatakan pimpinan DPR telah memberikan persetujuan agar Komisi XIII melakukan kunjungan tersebut. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk mencocokkan data, tetapi juga membuka ruang bagi Komisi XIII untuk mengungkap persoalan lain yang ditemukan selama berada di lapangan.
“Pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat,” kata Dasco.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan persoalan tersebut menjadi bagian dari perhatian pimpinan DPR. Menurutnya, langkah pengawasan melalui kunjungan Komisi XIII diperlukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
“Komisi XIII kemarin sudah melakukan rapat dengan kementerian imigrasi dan kemudian masalah yang ada di Lapas itu kami sudah mendapatkan juga informasi dari Komisi XIII,” kata Puan.
Dengan kunjungan tersebut, Komisi XIII tidak hanya mengandalkan informasi administratif dalam rapat bersama pemerintah. Kondisi lapas, fasilitas yang tersedia, serta fakta lain yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan untuk menentukan tindak lanjut DPR.
Pimpinan DPR memberikan persetujuan agar Komisi XIII turun langsung ke Lapas Cibinong untuk memastikan fakta di lapangan dapat diverifikasi, sekaligus menelusuri apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat.
