JAKARTA, Sudutkota.id – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri harus berjalan dengan kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan ketenangan masyarakat.
Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mengingatkan agar seluruh tahapan tetap berpijak pada konstitusi.
Pesan tersebut disampaikan Johan seusai mengikuti Rapat Gabungan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam rapat itu, disepakati bahwa sidang paripurna MPR untuk mengisi jabatan Wakil Presiden dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Johan menjelaskan, persiapan sidang mencakup penyampaian surat pimpinan MPR kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta panitia ad hoc untuk menyiapkan tahapan pergantian. Ketentuan tenggang waktu 14 hari sebelum paripurna juga menjadi pertimbangan agar proses pemeriksaan calon dapat berjalan.
“Kenapa 14 hari? Itu adalah permintaan konstitusi. Secara filosofisnya, biar ada waktu tim verifikasi bekerja,” ujar Johan.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran merupakan peristiwa politik yang harus disikapi melalui mekanisme ketatanegaraan. Karena itu, dinamika politik tidak boleh menggeser aturan konstitusi sebagai landasan pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Pengunduran diri Mas Gibran itu adalah satu peristiwa politik. Tetapi penyikapannya harus berdasarkan konstitusi,” tegasnya.
Johan juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan keberlangsungan pemerintahan selama proses pergantian berlangsung. Ia mengingatkan agar tahapan tersebut tidak berlarut-larut, sehingga agenda kenegaraan tetap berjalan dan masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses pengisian jabatan tersebut.
“Yang ketiga adalah memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak terlalu lama kita dicekoki dengan informasi-informasi seputar ini,” ujarnya.
Johan berharap seluruh tahapan yang telah disepakati MPR berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai konstitusi.
