JAKARTA, Sudutkota.id – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai terlihat jelas pada kesehatan anak. Hingga 9 September 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak, termasuk 26.545 kasus pada balita usia 0-5 tahun. Data tersebut tersebar di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi.
Angka itu membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak mampu menghadapi peningkatan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak.
“Ketika jumlah kasus ISPA pada anak meningkat, kita tidak bisa lagi melihat karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kesiapan layanan dan pelindungan kelompok rentan,” tegas Netty, Senin (28/9/2026).
Menurut Netty, kesiapan tersebut perlu terlihat dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Pemerintah diminta membaca perkembangan kasus secara berkala agar tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan dapat disiapkan sebelum terjadi lonjakan pasien.
“Jangan menunggu fasilitas kesehatan penuh baru bertindak. Pemerintah harus membaca data kasus secara berkala dan memastikan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta layanan rujukan siap,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Perlindungan juga perlu diberikan kepada kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan akibat asap, termasuk balita, anak dengan asma atau gangguan pernapasan, anak dengan penyakit jantung tertentu, serta ibu hamil. Netty juga meminta kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan dalam aktivitas belajar-mengajar, terutama ketika paparan asap memburuk.
“Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas anak di luar ruangan harus dikurangi. Sekolah perlu mengikuti indikator kualitas udara dan memiliki protokol yang jelas agar kesehatan anak tidak dipertaruhkan,” tambahnya.
Selain layanan medis, Netty mendorong pemerintah memperkuat informasi kepada masyarakat mengenai kualitas udara dan tanda-tanda gangguan kesehatan akibat paparan asap. Orang tua perlu mengetahui kapan aktivitas luar ruang harus dibatasi dan kapan anak perlu segera diperiksa.
Menurutnya, respons tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kesehatan, pendidikan, serta penanggulangan bencana agar dampak kesehatan tidak berkembang lebih luas.
