JAKARTA, Sudutkota.id – Pembenahan tata kelola haji dan umrah diarahkan tidak hanya pada layanan kepada jemaah, tetapi juga pada pengelolaan keuangan yang menopang seluruh ekosistemnya
Presiden Prabowo Subianto mendorong audit forensik terhadap keuangan haji untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum dilakukan penataan lebih lanjut.
Arahan tersebut disampaikan setelah Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026). Audit dinilai menjadi bagian penting untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai pengelolaan keuangan haji.
“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” kata Dahnil.
Menurut Dahnil, audit tersebut diperlukan agar pemerintah tidak membangun pembenahan berdasarkan asumsi. Hasil audit nantinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk merekonstruksi tata kelola keuangan haji sehingga pengelolaannya lebih tepat dan kepentingan jemaah tetap menjadi perhatian.
“Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya,” ucap Dahnil.
Selain persoalan keuangan, pemerintah juga mendapat arahan untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik yang dinilai merugikan calon jemaah.
Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf mengatakan Presiden mengapresiasi langkah kementeriannya meluncurkan hotline untuk pemberantasan mafia haji dan umrah.
“Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah,” ujar Irfan.
Dahnil mengatakan tindak lanjut audit keuangan haji akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, penataan ekosistem layanan haji dan umrah diarahkan untuk memastikan jemaah terlindungi sejak proses pendaftaran hingga keberangkatan.
Irfan menegaskan dukungan Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk melanjutkan pembenahan tersebut.
“Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah,” lanjutnya.
