BANGKALAN, Sudutkota.id – Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM Madura) menyampaikan sikap tegas terkait persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Forum Hilir Migas yang telah terlaksana di salah satu Kampus Bangkalan Madura, pada 24 September 2026, melalui kerja sama antara DEM Madura dan BPH Migas.
Hal itu dipicu oleh sikap Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengubah Rundown acara secara tiba-tiba, yang membuat persiapan pihak DEM Madura kelimpungan selaku team pelaksana.
“Kami kecewa dengan sikap BPH Migas yang secara tiba-tiba mengubah Rundown acara. Sehingga membuat team kami DEM Madura shock dan kerja kerasnya menjadi sia-sia dan tidak dihargai,” tegas Abd. Syakur, S.M. Presiden DEM Madura, Jumat (25/9/2026).
Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan Forum Hilir Migas di Madura terlaksana atas pengajuan dari DEM Madura, yang seyogyanya pihak DEM Madura sebagai pelaksana utama sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan. Yang meliputi seluruh aspek dari mulai teknis, pembagian peran, dan susunan acara.
“Semua itu sudah disepakati bersama melalui hasil meeting, yang seharusnya pihak lain yang terlibat menghormati posisi serta hak masing-masing pihak. Namun, beberapa jam menjelang pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan rundown yang berdampak pada penghilangan hak dan peran DEM Madura seperti yang disepakati bersama,” jelasnya.
Menurut Abd. Syakur persoalan tersebut bukan sekadar perubahan teknis. Penghilangan ruang sambutan kepada Presiden DEM Madura merupakan bentuk pengabaian terhadap posisi DEM Madura sebagai pihak yang mengajukan dan menjadi pelaksana utama kegiatan.
“Hal tersebut salah satu bentuk tidak menghargai proses perjuangan dan kontribusi DEM Madura sejak tahap pengajuan hingga kegiatan dapat terlaksana, serta berpotensi merendahkan marwah organisasi di hadapan para peserta dan pihak yang hadir,” paparnya.
Perubahan rundown yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut sangat berdampak terhadap kesiapan dan keterlibatan DEM Madura.
“Bagi kami DEM Madura, setiap perubahan terhadap kesepakatan yang telah dibangun melalui hasil meeting seharusnya tidak dilakukan, yang mengakibatkan penghilangan atau pengurangan terhadap hak dan peran DEM Madura,” tukasnya.
Atas persoalan tersebut, DEM Madura meminta BPH Migas memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara resmi. Kami tetap membuka ruang penyelesaian secara terbuka dan profesional, namun persoalan yang menyangkut hak dan marwah organisasi tidak dapat dibiarkan tanpa kejelasan.
“Kami minta pihak BPH Migas minta maaf secara tertulis dan terbuka, juga Memberikan klarifikasi penjelasan dan pertanggungjawaban secara terbuka atas perubahan rundown yang dilakukan beberapa jam menjelang pelaksanaan pihak kami DEM Madura. Yang mana tindakan tersebut mengakibatkan penghilangan terhadap hak dan peran DEM Madura dalam pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya.
