JAKARTA, Sudutkota.id – Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat dinilai tidak selalu bisa diikuti sistem pendataan bantuan sosial (bansos).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah menyediakan mekanisme koreksi yang cepat agar warga yang tiba-tiba jatuh miskin atau masuk kelompok rentan tidak kehilangan hak atas bantuan.
Menurut Hetifah, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penggunaan sistem desil sebagai dasar menentukan penerima bansos. Sistem tersebut memang dibutuhkan agar bantuan lebih tepat sasaran, tetapi klasifikasi masyarakat harus dapat mengikuti perubahan kondisi di lapangan.
“Tentu saja kami rasa bahwa memang sistem desil itu tujuannya baik, untuk memastikan agar bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu tepat sasaran,” ujar Hetifah saat ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Namun, ia mengakui masih ada masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan jalur sanggah yang tidak berbelit. Warga yang merasa masuk dalam kategori desil yang keliru harus dapat mengajukan perbaikan data dan memperoleh respons dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Tentu saja harus ada satu sistem atau mekanisme sanggah yang bisa membuat mereka memastikan ada perbaikan ataupun revisi pembaruan data yang dilakukan secara periodik maupun juga pada saat-saat tertentu,” tegasnya.
Hetifah memberikan gambaran bahwa status kesejahteraan seseorang dapat berubah akibat peristiwa yang tidak terduga. Seseorang yang sebelumnya memiliki penghasilan stabil, misalnya, dapat kehilangan pekerjaan atau mengalami kebangkrutan usaha.
Begitu pula masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi secara drastis. Jika perubahan tersebut tidak segera masuk ke dalam sistem pendataan, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berpotensi tetap tercatat dalam kategori yang tidak sesuai.
“Banyak orang yang mungkin tadinya mapan, misalnya dia wirausaha kemudian bangkrut, atau dia tadinya bekerja kemudian di-PHK, berarti perubahan-perubahan ini seharusnya bisa segera diakomodir,” kata Hetifah.
Ia juga mengingatkan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut bansos untuk kebutuhan dasar. Kesalahan klasifikasi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah lainnya, termasuk bantuan pendidikan.
Menurut Hetifah, kelompok rentan juga perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran sosial. Ia tidak ingin keterbatasan anggaran justru membuat masyarakat yang sama-sama membutuhkan harus saling berebut mendapatkan bantuan.
“Beasiswa itu kan dibutuhkan bukan hanya oleh masyarakat yang paling miskin, tapi juga oleh masyarakat yang rentan. Oleh sebab itu anggaran-anggaran sosial dan dukungan-dukungan pemerintah harusnya diprioritaskan dan diperbesar,” ujarnya.
Untuk mendalami persoalan tersebut, Komisi VIII DPR RI akan meminta penjelasan dari kementerian dan lembaga terkait mengenai sistem pendataan yang digunakan. Kementerian Sosial menjadi salah satu pihak yang akan dimintai keterangan, termasuk BPS yang memiliki peran dalam penyediaan data sosial ekonomi.
Hetifah mengatakan penjelasan mengenai metodologi pendataan penting agar DPR dapat mengetahui sejauh mana sistem yang digunakan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual.
“Tetapi juga ada institusi yang bukan menjadi mitra Komisi VIII, tetapi mungkin juga perlu untuk kami ajak bicara dan mempresentasikan metodologi yang digunakan, yaitu Badan Pusat Statistik,” pungkasnya.
