KOTA MALANG, Sudutkota.id – DPRD Kota Malang meminta perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk membiayai kebutuhan yang paling esensial bagi masyarakat.
Keterbatasan fiskal membuat sejumlah sasaran belanja harus disesuaikan, sehingga pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan pembahasan Kebijakan Perubahan Anggaran (KPA) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran. Karena itu, sejumlah program harus mengalami penyesuaian sasaran.
“Memang ada beberapa pengurangan dari sasaran karena kebijakan, karena memang anggarannya tidak cukup. Tapi yang jelas yang kami tekankan adalah yang harus menjadi prioritas,” kata Amithya, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, tambahan maupun penggeseran anggaran dalam perubahan APBD pada akhirnya harus dikembalikan pada kepentingan masyarakat. Program yang bersifat esensial dan sebelumnya belum terakomodasi dalam APBD murni harus mendapat perhatian.
“Tujuannya untuk masyarakat. Beberapa hal yang kemarin belum tersedia di anggaran murni, harapan kami apabila memang ada hal yang esensial untuk masyarakat bisa terkover,” ujarnya.
Namun DPRD tidak ingin perubahan anggaran hanya berhenti pada penambahan nominal belanja. Amitya menegaskan, realisasi program masing-masing perangkat daerah akan menjadi bahan evaluasi sebelum menentukan ruang fiskal untuk belanja pada sisa tahun anggaran.
DPRD akan meminta laporan realisasi dari masing-masing perangkat daerah hingga pelaksanaan Triwulan II. Dari laporan tersebut akan dilihat program yang sudah berjalan, capaian sasaran, serta pekerjaan yang masih tertunda.
“Realisasi itu nanti kita bisa melihat, ini sudah dikerjakan apa, sampai dengan mana, kemudian sasarannya tercapai atau tidak. Nanti secara keseluruhan uangnya untuk belanja berikutnya dengan sisa bulan itu kita kalkulasi,” jelasnya.
Dalam menentukan skala prioritas, Amitya menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu perhatian utama DPRD. Salah satunya berkaitan dengan kepesertaan BPJS masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya terlayani karena keterbatasan anggaran.
“Pastinya kesehatan. Karena kemarin anggaran BPJS itu sebetulnya masih belum lengkap melayani masyarakat karena ketersediaan anggaran,” tegasnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga diminta tidak luput dari evaluasi. Program bantuan seragam yang telah diberikan kepada masyarakat, menurut Amitya, perlu diikuti dengan pendataan dan evaluasi agar tidak ada warga yang justru tertinggal.
“Untuk pendidikan pastinya harus diperhatikan. Setelah adanya pemberian seragam, apakah ada masyarakat kita yang tertinggal? Kan harus kita cover lagi,” katanya.
Tak hanya urusan kesehatan dan pendidikan, DPRD juga mengingatkan Pemkot Malang agar mulai memperkuat mitigasi menghadapi perubahan musim dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut Amithya, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan muncul baru mengambil tindakan. Mekanisme penanganan dan antisipasi harus disiapkan sejak awal agar risiko yang dialami masyarakat dapat ditekan.
“Harapan saya, Pemerintah Kota sudah mulai mengantisipasi kira-kira mekanisme apa yang akan digunakan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hal-hal yang tidak termitigasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan ketika menghadapi persoalan akibat kondisi lingkungan maupun perubahan cuaca.
“Yang akan bertanggung jawab kan kita, Pemerintah Kota untuk masyarakat,” pungkas Amithya.
