JAKARTA, Sudutkota.id – Tenaga kesehatan menjadi salah satu kelompok yang berada di garis depan dalam penanganan korban gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan pascabencana, kondisi fisik para nakes juga perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada masyarakat tidak ikut terganggu.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak hanya memikirkan insentif bagi tenaga medis yang bertugas, tetapi juga memastikan kebutuhan kesehatan dan kebugaran mereka terpenuhi selama menjalankan tugas di wilayah terdampak.
“Saya minta Kementerian Kesehatan maupun BPOM memperhatikan teman-teman nakes kita yang sudah bekerja sangat keras hari ini dan itu perlu mendapat perhatian. Bukan hanya sekadar insentif, tapi juga vitamin. Jangan sampai mereka ambruk saat mengurus orang sakit,” tegas Irma dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Ruteng, NTT, Senin (24/8/2026).
Menurut Irma, keberlangsungan layanan kesehatan dalam situasi bencana tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga medis. Infrastruktur penunjang rumah sakit juga harus dipastikan siap digunakan, terutama sumber listrik cadangan ketika pasokan listrik utama terganggu.
Ia menyoroti kondisi mesin diesel atau generator listrik rumah sakit yang disebut masih bermasalah di sejumlah daerah. Padahal, fasilitas tersebut menjadi salah satu penopang penting bagi pelayanan rumah sakit ketika menghadapi kondisi darurat.
“Terkait dengan satu lagi yang menurut saya penting, diesel rumah sakit di seluruh Indonesia bermasalah. Banyak yang dieselnya itu tidak memenuhi syarat dan itu penting sekali untuk diperhatikan,” ujarnya.
Persoalan tersebut dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenkes. Irma mendorong koordinasi lintas kementerian karena pengadaan atau perbaikan generator listrik tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kemenkes, sementara kemampuan pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan akibat efisiensi transfer ke daerah.
“Karena Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan diesel, sementara transfer daerah kita sama-sama tahu sedang ada efisiensi sehingga mereka juga tidak mampu. Tapi tolong hal ini dikomunikasikan dengan kementerian lain agar bisa membantu penyelesaian masalah tersebut,” pungkasnya.
