JAKARTA, Sudutkota.id – Skrining kesehatan terhadap 10.564 peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan dokter muda siap menjalankan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, pemeriksaan kesehatan tidak boleh berhenti pada kondisi individu peserta.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan hasil skrining sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi sistem internship, termasuk kondisi lingkungan kerja dan wahana penugasan.
Netty mengapresiasi skrining fisik dan jiwa yang dilakukan Kemenkes. Menurutnya, pemeriksaan tersebut bukan sekadar memastikan kesiapan dokter sebelum bertugas, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.
“Pemeriksaan kesehatan ini jangan hanya menjadi formalitas administratif semata. Hasil skrining harus dijadikan dasar untuk menentukan kesiapan, kebutuhan pendampingan, hingga penyesuaian lokasi penugasan bagi peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu,” ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada Sudukkota.id, Selasa (18/8/2026).
Politikus Fraksi PKS itu menilai aspek kesehatan jiwa harus mendapat perhatian yang sama dengan kesehatan fisik. Dokter muda selama menjalani internship berhadapan dengan tekanan profesional, lingkungan kerja baru, serta tuntutan pelayanan yang tidak ringan.
Karena itu, Netty mendorong Kemenkes menyediakan akses konsultasi dan pendampingan psikologis yang mudah dijangkau peserta. Layanan tersebut juga harus dibangun tanpa stigma agar dokter tidak merasa takut mencari bantuan ketika mengalami tekanan mental.
“Kesehatan mental harus diperlakukan setara dengan kesehatan fisik. Jangan sampai ada dokter yang terlihat sehat secara fisik, tetapi sebenarnya mengalami tekanan psikologis berat yang tidak terdeteksi,” tegasnya.
Namun, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan skrining sebagai cara untuk mengalihkan persoalan dari buruknya lingkungan kerja kepada individu dokter. Ia meminta Kemenkes memeriksa beban kerja, jam kerja, kualitas supervisi, fasilitas penunjang, hingga mekanisme pengaduan di setiap wahana penugasan.
“Jangan hanya memeriksa dokternya, tetapi periksa juga sistemnya. Jika lingkungan kerjanya memiliki beban berlebihan, supervisi yang lemah, atau fasilitas terbatas, maka masalah tidak akan pernah selesai hanya dengan skrining kesehatan,” jelas legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.
Menurut Netty, perlindungan terhadap dokter peserta internship harus ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem pelayanan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak hanya menghasilkan dokter yang secara administratif dinyatakan siap, tetapi juga menyediakan lingkungan kerja yang aman, manusiawi, profesional, dan mendukung keselamatan pasien.
