JAKARTA, Sudutkota.id – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI menyuguhkan optimisme melalui sederet capaian pemerintah. Namun, narasi keberhasilan yang disampaikan Presiden dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan apa yang dirasakan masyarakat.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Prabowo cukup banyak menonjolkan keberhasilan di bidang ekonomi, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, hingga swasembada pangan serta penurunan harga pupuk.
“Pidato Presiden memang memberikan optimisme. Namun capaian yang disampaikan itu tidak seirama dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Jamiluddin pada Minggu, (16/8/2026).
Ia merujuk temuan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi relatif rendah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena keberhasilan ekonomi semestinya tidak berhenti pada angka dan laporan pemerintah, tetapi harus terasa dalam kehidupan masyarakat.
“Presiden juga tidak banyak menyentuh capaian pembangunan demokrasi. Padahal, berdasarkan temuan SMRC, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik juga relatif rendah,” ujarnya.
Hal serupa terlihat dalam sektor penegakan hukum. Jamiluddin menilai isu tersebut justru penting disampaikan karena kinerja pemerintah di bidang hukum, berdasarkan temuan SMRC, juga mendapat penilaian relatif rendah dari masyarakat.
“Jadi, pidato Presiden cenderung menonjolkan keberhasilan pemerintah. Persoalannya, capaian itu terkesan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan sektor ekonomi. Di tengah klaim kemajuan ekonomi, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan, menurut Jamiluddin, saat ini terdapat sekitar satu juta sarjana yang menganggur.
Program yang diusung Prabowo, lanjut dia, pada dasarnya memiliki orientasi kerakyatan. Namun, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih belum sepenuhnya memperoleh kepercayaan publik. Kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, dugaan korupsi, hingga persoalan penempatan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai kurang strategis menjadi bagian dari persoalan tersebut.
“Karena itu, meskipun programnya pro rakyat, masyarakat masih pesimis terhadap MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini mengindikasikan adanya persoalan trust masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Menurut Jamiluddin, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pidato untuk membangun kembali kepercayaan publik. Prabowo perlu menunjukkan tindakan nyata melalui pengawasan ketat dan memastikan seluruh program kerakyatan berjalan transparan serta bebas dari korupsi.
“Prabowo harus menggaransi semua programnya terbebas dari korupsi, termasuk menindak tegas para koruptor. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui klaim keberhasilan, tetapi melalui bukti bahwa program benar-benar bekerja dan bersih,” tegasnya.
