JAKARTA, Sudutkota.id – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat renovasi dan revitalisasi sekolah secara besar-besaran hingga 2029.
Dalam Pidato Kenegaraan dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyebut sekitar 17.000 sekolah telah direvitalisasi pada 2025 dan lebih dari 71.744 sekolah ditargetkan diperbaiki pada 2026. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada 2029.
Hetifah menilai target tersebut penting untuk mengatasi ketimpangan sarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia mengingatkan revitalisasi tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai proyek konstruksi.
“Ini bukan hanya soal membangun atau memperbaiki gedung, tetapi tentang memastikan setiap anak Indonesia memiliki tempat belajar yang aman, layak, sehat, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas,” ujar Hetifah
Menurut dia, pemerintah harus memiliki pemetaan kebutuhan yang akurat agar anggaran tidak salah sasaran. Sekolah dengan kerusakan berat, sanitasi buruk, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran harus menjadi prioritas. Toilet sekolah, misalnya, tidak boleh dianggap sebagai fasilitas tambahan karena kebersihan dan kelayakannya merupakan bagian dari lingkungan belajar yang sehat.
Revitalisasi juga harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Hetifah menyoroti kebijakan pemerintah memperluas Interactive Flat Panel (IFP) atau layar digital di sekolah. Setelah satu unit didistribusikan ke setiap sekolah pada 2025, pemerintah menargetkan penambahan sedikitnya tiga unit per sekolah pada akhir 2026. Namun, pengadaan perangkat tanpa kesiapan guru, listrik, konektivitas, dan pendampingan berisiko menjadikan teknologi sekadar pajangan mahal.
“Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis,” katanya. Karena itu, menurut Hetifah, revitalisasi harus dipahami sebagai pembangunan ekosistem pendidikan, bukan sekadar mempercantik bangunan sekolah.
Hetifah juga mengingatkan target seluruh sekolah selesai direnovasi pada 2029 merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi anggaran dan pengawasan ketat.
“Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mengejar jumlah tetapi mengorbankan kualitas,” tegasnya.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, akan mengawal program tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan keberhasilan revitalisasi tidak semestinya diukur dari banyaknya sekolah yang bangunannya selesai diperbaiki, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan siswa dan guru.
“Sekolah yang bagus membutuhkan lebih dari sekadar bangunan baru. Kita membutuhkan ruang belajar yang layak, toilet yang sehat, guru yang kompeten, perangkat pembelajaran yang memadai, konektivitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya.
