Sudutkota.id – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) meminta Bupati Jember, Muhammad Fawait dan DPRD secepatnya menyelesaikan berbagai keluhan rakyat yang selama ini dikeluhkan.
Salah satunya meminta Bupati dan DPRD Jember secepatnya merealisasikan penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan yang menyebar di berbagai desa. Hal ini terkuak saat ratusan kades hearing dengan DPRD Jember, Senin (10/8/2026).
“Kami minta pembangunan Infrastruktur dan penerangan jalan yang merata di 226 Desa di Kabupaten Jember,” ujar Meseran, Ketua PKDI Jember.
Tidak kalah penting, kata Meseran, kepala desa juga meminta adanya bantuan Keuangan Desa ataupun yang sejenis untuk pemberdayaan masyarakat desa.
“Termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana BGH jangan dipangkas dan kalau perlu dinaikkan,” tegas Kades Wonoasri ini.
Khusus persoalan ambulan desa, pihaknya juga meminta agar segera diserahkan kepada semua pemerintah desa.
Para kades juga meminta agar setiap program strategis Pemerintah Kabupaten Jember seperti homecare, ketahanan pangan dan lain-lain wajib melibatkan pemerintah desa.
“Kami meminta Bupati Jember turun tangan langsung dalam percepatan pembangunan desa, dan memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten, bukan sekadar usulan yang berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain,” tegasnya.
Meseran menambahkan, pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten menentukan kebutuhan desa yang memang harus segera ditangani, dengan melibatkan pemerintah desa yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi di lapangan.
“Kami meminta ada kepastian mana yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan sampai desa terus diminta bersabar tanpa kejelasan,” ungkapnya.
Masih menurut Meseran, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Jember memaksimalkan kemampuan anggaran yang ada dan mencari seluruh sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mempercepat pembangunan.
“Apabila anggaran yang tersedia memang belum cukup, jangan berhenti pada kalimat “anggaran terbatas”. Pemerintah harus mencari jalan lain yang sah, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ditanya apa berarti kades mendukung langkah Bupati Jember Muhammad Fawait mengambil dana talangan ke pemerintah pusat untuk kecepatan pembangunan?
“Kita datang ke sini bukan dalam hal mendukung atau tidak mendukung dana talangan,” ungkapnya.
Dikatakan, bagaimana caranya dan pilihan apa yang akan ditempuh menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD.
Yang pasti, lanjut Meseran, para kades meminta DPRD Kabupaten Jember ikut memastikan persoalan pembangunan desa ini benar-benar mendapat jalan keluar.
“Kami datang bukan untuk mengajari pemerintah bagaimana mengatur keuangan daerah, dan kami juga tidak meminta pemerintah mengambil keputusan secara gegabah. Kami hanya tidak ingin setiap kebutuhan pembangunan yang mendesak selalu berakhir pada jawaban yang sama: belum ada anggaran,” ungkapnya.
“Kalau ada pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan, kaji. Yang kami minta sederhana, pemerintah jangan berhenti mencari solusi ketika kebutuhan masyarakat sudah mendesak. Kami meminta bupati hadir, yang kami harapkan dari bupati bukan hanya penjelasan tentang keterbatasan, tetapi keputusan dan arah penyelesaian,” tegasnya.
Dijelaskan, masyarakat desa tidak bertanya soal istilah anggaran. “Masyarakat bertanya, kapan dibangun? Itu yang setiap hari kami hadapi di desa,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Ipung Wahyudi, ketua APDESI Jember. Menurut dia, apa yang disampaikan saat hearing, merupakan tindalanjut aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah desa.
“Aspirasi rakyat inilah yang kita sampaikan,” tegasnya.
Saat hearring, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menjelaskan, memang selama ini banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Untuk itu, kini eksekutif dan legislatif lagi membahas bagaimana agar pembangunan bisa dipercepat. Salah satunya melalui skema dana talangan.
“Ini ikhtiar kita mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Ahmad Halim menegaskan, tidak semua daerah berkesempatan mendapatkan dana talangan atau pinjaman dana ke pemerintah pusat. Karena dilihat dari kemampuan daerah dan kesehatan keuangan daerah.
“Selama ini yang diinginkan masyarakat jalan bagus, jembatan bagus, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Untuk itu perlu percepatan pembangunan,” ujarnya.
Tidak jauh beda diungkapkan Budi Wicaksono, anggota DPRD Jember dari Partai NasDem.
“Selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk percepatan pembangunan Jember, saya dukung. Tapi ingat, jangan sampai nabrak aturan,” tegasnya.
Termasuk mendukung rencana Bupati Jember Muhammad Fawait soal skema dana talangan untuk percepatan pembangunan Jember.
