Sudutkota.id – Bed Occupancy Rate (BOR) dua rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Jember telah melebihi 100 persen. Pemakaian tempat tidur pasien ini terjadi di RSD dr Soebandi dan RSD Balung. Atas kondisi tersebut diperlukan percepatan penambahan tempat tidur agar pasien tidak terlantar.
Terutama penambahan tempat tidur pasien untuk kelas tiga bagi warga tidak mampu. Hal ini disampaikan Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, SE, MSc saat menanggapi soal rencana penggunaan dana talangan atau pinjaman pusat dalam acara “Gus Bupati Menjawab” Jumat (7/8/2026).
Menurut Gus Bupati, sapaan akrab Bupati Jember, rencana pengajuan pembiayaan atau dana talangan sebesar Rp 786,57 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, sebagian digunakan untuk pengembangan dua rumah sakit milik pemerintah. Anggaran untuk pengembangan pembangunan RSD Soebandi dan RSD Kalisat sekitar 200 miliar.
Selain untuk pengembangan rumah sakit, dana talangan dari pemerintah pusat tersebut juga diperuntukkan untuk penerangan jalan umum (PJU) dan pembangunan jalan.
“Dua rumah sakit kita, BOR nya sudah 100 persen lebih,” tegasnya.
Sehingga banyak orang kecil antri tempat tidur dan bahkan pasien ditaruh IGD karena tempat tidur pasien habis. Untuk itu, diperlukan percepatan penambahan tempat tidur pasien.
Untuk pembangunan gedung baru dan penambahan tempat tidur pasien tersebut, kata Fawait, dicarikan dana talangan di pemerintah pusat. Dana talangan tersebut akan digunakan untuk membangun kamar kelas tiga untuk wong cilik,” ujar Gus Fawait
Nantinya dari operasional bangunan tersebut RSD bisa mencicil atau membayar sendiri pinjaman dana talangan, tanpa menggangu APBD.
“Menteri keuangan sudah punya hitung hitungan sendiri. Tidak semua daerah disetujui oleh kementerian jika APBD nya tidak sehat. Hanya daerah yang APBD nya sehat yang dikasih,” tandasnya.
Indikatornya APBD sehat salah satunya dilihat dari PAD Jember yang Naik terus dan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pertumbuhan ekonomi Jember bahkan di atas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“PAD kita tertinggi pertama di Jawa timur. Karena melihat PAD-nya bagu, struktur APBD-nya bagus, menteri keuangan memberikan kesempatan mendapatkan dan talangan,” tuturnya.
Bahkan, awalnya kementerian akan memberikan dana talangan lebih Rp 1 triliun, namun melihat kebutuhan dan kekuatan Jember, maka tidak semua dana pinjaman diambil.
Fawait menambahkan, pengembangan hanya untuk dua rumah sakit, tidak sekaligus dengan RSD Kalisat , lantaran khusus RSD Kalisat BOR-nya belum melebihi 100 persen, sehingga kondisi tempat tidur pasien masih mencukupi.
Gus Fawait juga sempat menjelaskan persepsi publik mengenai istilah defisit dalam postur anggaran. Dia menjelaskan bahwa defisit merupakan mekanisme teknis penyusunan APBD yang rutin ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) periode sebelumnya.
“Defisit bukan berarti daerah kehabisan uang. Dalam realisasinya, penyerapan anggaran rata-rata berada di kisaran 90 persen sehingga memunculkan SiLPA,” ujarnya.
Proyeksi SiLPA 2026 yang mencapai sekitar Rp 430 miliar, secara otomatis dapat menutupi kebutuhan anggaran 2027 tanpa mengganggu stabilitas keuangan.
Gus Fawait menerangkan, melakukan percepatan proyek fisik pembangunan rumah sakit lebih awal pada 2027 jauh lebih hemat dibanding menundanya hingga 2028 atau 2030. Mengingat, harga material dan biaya konstruksi terus melonjak setiap tahun.
Dijelaskan, pembangunan gedung operasional baru ditargetkan memangkas waktu tunggu pasien.
“Rumah sakit dr Soebandi ini rujukan pasien dari berbagai rumah sakit dari enam kabupaten,” terangnya.
Apalagi, sejak program UHC diberlakukan, jumlah pasien semakin banyak dan tempat tidur tidak mencukupi.
Selain itu, pengembalian dana dapat dipenuhi dari peningkatan pendapatan layanan baru tanpa membebani pos APBD rutin.
Selain itu, akses terhadap fasilitas dana talangan pemerintah pusat ini tidak didapatkan oleh semua daerah. Jember dinilai memenuhi syarat lantaran memiliki indikator kesehatan fiskal yang kuat. Pertama, trend pendapatan meningkat.
Terkait pertanyaan proyeksi APBD 2027 turun dari tahun sebelumnya, Gus Fawait menjelaskan, proyeksi harus disusun dengan dasar yang jelas.
“Saya mau target PAD harus terpenuhi dan hitung-hitungannya harus jelas,” ungkapnya.
Maka dari itu, dalam menyusun jangan asal-asalan ini mengingat, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada satu pun proyeksi target PAD yang sesuai target.
“Kita ingin merubah target agar jangan asal asalan. Kenapa selama ini target tidak tercapai karena dihitung asal,” paparnya.
Gus Fawait meyakini, target PAD 2027 akan bisa tercapai dan bahkan bisa lebih karena sudah disusun berdasarkan data dan kemampuan daerah.
“Menaruh target dasarnya apa yang penting naik. Apa dasarnya di era saya tidak mau. Masyarakat jangan diberi angin segar,” katanya
Menurut Gus Fawait keyakinan target PAD 2027 akan terealisasi bukan tanpa dasar.
“Pendapatan daerah mencatatkan kenaikan hingga 32 persen,” tambah bupati.
Kedua, belanja pegawai terkendali. Alokasi gaji dan tunjangan ASN terjaga di bawah 30 persen dari total APBD.
Kendati begitu, Gus Fawait menambahkan, seluruh skema pembiayaan melalui dana talangan ini tetap menunggu persetujuan DPRD .
“Apabila legislatif tidak menyetujui, Pemkab Jember akan menyesuaikan tempo pembangunan sesuai kapasitas APBD murni yang ada,” ujarnya.
Yang pasti, Gus Fawait menjamin skema dana talangan ini tidak akan menjadi beban hutang bagi pemerintahan periode berikutnya maupun mengganggu kewajiban belanja pegawai.
