Sudutkota.id – Pengalaman Selly Adriany Gantina mengelola pemerintahan daerah tampaknya membentuk cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan sosial di tingkat nasional. Mantan Wakil Bupati Cirebon yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI itu dikenal sebagai salah satu legislator yang konsisten mengawal isu bantuan sosial, perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan kelompok rentan.
Politikus PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu tersebut memulai karier politiknya dari legislatif daerah sebelum dipercaya menjabat Wakil Bupati Cirebon pada 2017. Pengalaman itu memberinya pemahaman langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga keterbatasan layanan publik di daerah pada sabtu (13/6/2026).
Di Senayan, pengalaman tersebut tercermin dalam cara Selly mengawasi berbagai program pemerintah. Di tengah perdebatan politik yang kerap berkutat pada angka-angka anggaran dan target administratif, ia berulang kali mengingatkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu dikenal vokal mengawal isu-isu sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat. Mulai dari efektivitas bantuan sosial, perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan haji, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penanganan bencana menjadi fokus pengawasannya selama berada di parlemen.
Dalam berbagai rapat kerja dengan kementerian dan lembaga mitra, Selly kerap menyoroti kecenderungan pemerintah yang masih mengukur keberhasilan program dari tingginya tingkat serapan anggaran. Menurutnya, ukuran tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
“Keberhasilan anggaran tidak diukur dari berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang merasakan perubahan dalam kualitas hidupnya,” menjadi salah satu pesan yang kerap disampaikan Selly dalam berbagai forum pengawasan.
Sikap kritis itu terlihat dalam pengawasannya terhadap program bantuan sosial. Selly menilai persoalan bansos selama ini tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga akurasi data penerima manfaat, integrasi program, serta keberhasilan pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurutnya, bantuan sosial tidak boleh menjadi program yang membuat masyarakat bergantung pada negara. Sebaliknya, bansos harus menjadi jembatan menuju pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Selain isu kemiskinan, Selly juga dikenal aktif mengawal persoalan perlindungan perempuan dan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurutnya, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan.
Ia berulang kali mendorong penguatan rumah aman, layanan pengaduan, pendampingan korban, rehabilitasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kasus-kasus kekerasan di daerah.
Di bidang kebencanaan, Selly termasuk salah satu anggota Komisi VIII yang konsisten mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat. Ia menilai Indonesia tidak bisa lagi hanya berfokus pada penanganan pascabencana, tetapi harus membangun kesiapsiagaan sejak tingkat desa agar masyarakat lebih tangguh menghadapi risiko bencana yang terus meningkat.
Karier politik Selly menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan isu-isu sosial yang sering kali tidak menjadi sorotan utama dalam politik nasional. Di tengah dinamika politik yang kerap didominasi isu kekuasaan, ia memilih tetap fokus pada persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bagi Selly Adriany Gantina, politik bukan sekadar soal kekuasaan atau besarnya anggaran negara. Politik harus menjadi sarana menghadirkan negara bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan, bantuan, dan kesempatan untuk hidup lebih baik.
