Pendidikan

SPMB 2026 Kota Malang: 20 Persen Sekolah Masih Kekurangan Siswa, Disdikbud Lakukan Verifikasi Ketat

21
×

SPMB 2026 Kota Malang: 20 Persen Sekolah Masih Kekurangan Siswa, Disdikbud Lakukan Verifikasi Ketat

Share this article
SPMB 2026 Kota Malang: 20 Persen Sekolah Masih Kekurangan Siswa, Disdikbud Lakukan Verifikasi Ketat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana (tengah), di sesi foto bersama sebuah kegiatan.(foto:sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Malang tidak hanya diwarnai dinamika pada awal pendaftaran, tetapi juga memunculkan catatan penting terkait sebaran jumlah pendaftar di sejumlah sekolah dasar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat masih terdapat sekitar 20 persen dari total 195 sekolah di Kota Malang yang belum terpenuhi kuota siswa.

Kondisi ini tersebar hampir merata di seluruh kecamatan, tidak hanya pada sekolah tertentu, melainkan terjadi baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyebutkan data tersebut masih bersifat sementara karena proses rekapitulasi dan pembaruan data masih terus berlangsung.

“Datanya akan update nanti siang,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Suwarjana menjelaskan, pada hari pertama pelaksanaan SPMB sempat muncul kendala teknis terkait ketidaksesuaian data alamat pada sejumlah pendaftar jalur domisili. Hal itu terjadi karena data pada sistem Dapodik belum diperbarui oleh sebagian operator sekolah, meskipun siswa sudah berpindah domisili.

Kondisi tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua, namun langsung ditangani melalui posko layanan Disdikbud Kota Malang.

“Begitu ada laporan, langsung kami tangani. Masyarakat cukup membawa fotokopi Kartu Keluarga terbaru beserta dokumen pendukung lainnya. Data yang tidak sesuai langsung kami perbaiki saat itu juga,” jelasnya.

Ia menambahkan, gangguan tersebut hanya terjadi pada hari pertama hingga sekitar pukul 14.00 WIB, setelah itu proses pendaftaran kembali berjalan normal.

Disdikbud menegaskan bahwa proses verifikasi domisili dalam SPMB dilakukan secara ketat dengan mengacu pada titik koordinat yang diinput oleh masyarakat. Namun, verifikasi ulang tetap dilakukan untuk memastikan akurasi data.

“Gak ada (masalah). Sesuai titik itu kan karena masyarakat yang menginput titik, tapi kami tetap bisa melakukan verifikasi. Makanya ada proses verifikasi, dan itu memang agak lama karena kami mengedepankan kehati-hatian dan ketelitian,” kata Suwarjana.

Terkait sekolah yang masih kekurangan siswa, Disdikbud mencatat sekitar 20 persen dari 195 sekolah belum memenuhi daya tampung, atau setara puluhan sekolah yang masih belum optimal jumlah pendaftarnya.

“Sekitar 20 persen dari 195 sekolah itu masih kekurangan siswa,” ungkapnya.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak terpusat di satu wilayah saja.

“Berarti di setiap kecamatan ada ya? Iya, di setiap kecamatan ada,” tambahnya.

Menurut Suwarjana, rendahnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah tidak bisa disederhanakan hanya karena faktor lokasi atau keberadaan sekolah lain di sekitar wilayah tersebut.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat, mulai dari persebaran penduduk usia sekolah, jarak tempuh, hingga persepsi kualitas pendidikan.

“Penyebabnya beragam, bukan hanya karena lokasi atau adanya sekolah lain di sekitar, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa fenomena kekurangan siswa tidak hanya terjadi pada sekolah negeri, tetapi juga dialami sejumlah sekolah swasta di Kota Malang.

“Yang kosong tidak hanya sekolah negeri, swasta pun juga ada yang kosong,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *