Sudutkota.id – Pelemahan nilai tukar Rupiah kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan sektor kesehatan nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng potensi kenaikan harga obat yang dapat membebani jutaan pasien penyakit kronis di Indonesia.
Menurut Netty, ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor membuat harga obat sangat rentan terhadap gejolak kurs. Kondisi ini berpotensi menekan akses pengobatan bagi peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), mulai dari penderita diabetes, hipertensi, hingga penyakit katastropik yang membutuhkan terapi jangka panjang.
“Kita memiliki jumlah pasien Prolanis yang sangat besar. Ketika rupiah melemah, dampaknya akan langsung terasa pada harga obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat,” kata Netty dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/6/2026).
Politikus PKS itu menilai ancaman kenaikan harga obat tidak boleh dipandang sebagai persoalan ekonomi semata. Bagi pasien kronis, lonjakan harga dapat berujung pada terhambatnya pengobatan, menurunnya kepatuhan terapi, hingga memburuknya kondisi kesehatan masyarakat.
Netty mengapresiasi langkah BPOM yang mulai mengantisipasi risiko tersebut melalui diversifikasi pemasok bahan baku, penguatan produksi dalam negeri, dan percepatan akses obat. Namun ia menilai akar persoalan belum terselesaikan selama Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku farmasi.
“Hari ini kita masih sangat dipengaruhi kurs dolar karena sebagian besar bahan baku berasal dari luar negeri. Padahal Indonesia memiliki potensi bahan baku obat, termasuk obat alami, yang bisa terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan impor,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan harga obat di lapangan agar gejolak nilai tukar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Menurutnya, Kementerian Kesehatan, BPOM, hingga pemerintah daerah harus aktif melakukan inspeksi dan pemantauan distribusi obat.
“Jangan sampai pasien yang membutuhkan terapi rutin menjadi korban karena harga obat melonjak tanpa pengawasan yang memadai,” tegas Netty.
Selain pengawasan, Netty juga menyoroti pentingnya kemandirian farmasi nasional. Ia mendorong pemerintah memperbesar dukungan terhadap riset dan inovasi agar industri farmasi dalam negeri mampu menghasilkan bahan baku obat secara mandiri.
Menurutnya, peran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional sangat penting untuk mempercepat substitusi impor yang selama ini menjadi titik lemah ketahanan farmasi Indonesia.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Netty menyebut pemerintah menunjukkan komitmen menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen itu terlihat dari kesiapan pemerintah memberikan dukungan pendanaan guna menjaga stabilitas BPJS Kesehatan dan mencegah potensi defisit.
Ia juga menyambut baik langkah pemerintah yang berencana mengaktifkan kembali jutaan peserta BPJS Kesehatan yang selama ini menunggak iuran. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala status kepesertaan.
“Sekitar 23 juta peserta yang menunggak nantinya dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan. Ini kabar baik yang harus dikawal bersama,” tutupnya
Meski demikian, Netty mengingatkan bahwa keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada suntikan dana pemerintah. Ketahanan program kesehatan nasional juga ditentukan oleh kemampuan negara menjaga stabilitas harga obat, memperkuat industri farmasi domestik, dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses pengobatan tanpa terbebani gejolak ekonomi global.
Di tengah tekanan kurs dan meningkatnya beban penyakit kronis, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga kesehatan BPJS Kesehatan, tetapi juga memastikan rakyat tetap mampu memperoleh obat yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
