Sudutkota.id – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan pembuat kebijakan. Di tengah tekanan pasar yang juga menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga sempat mengalami trading halt, DPR meminta pemerintah tidak menganggap situasi tersebut sebagai gejolak biasa.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pelemahan rupiah harus direspons dengan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi. Menurutnya, stabilitas nilai tukar merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor, kepastian dunia usaha, serta daya tahan ekonomi nasional.
“Tentu saya yakin pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkait sudah dan akan terus berupaya untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah perekonomian nasional. Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS bukan hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya impor, menekan dunia industri, dan menggerus daya beli masyarakat.
Bagi pelaku usaha, volatilitas kurs yang berkepanjangan dapat memicu ketidakpastian investasi. Sementara bagi masyarakat, pelemahan rupiah berisiko mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas dan kebutuhan pokok yang bergantung pada bahan baku impor.
Politikus Partai NasDem itu menilai seluruh otoritas ekonomi harus memperkuat koordinasi, baik di sektor fiskal, moneter, maupun sektor jasa keuangan. Menurutnya, tantangan yang sedang dihadapi Indonesia membutuhkan respons yang jauh lebih solid dibandingkan sekadar langkah-langkah rutin.
“Pemerintah harus terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama,” ujarnya.
Saan mengingatkan bahwa pemerintah sendiri telah menetapkan target nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Dengan kondisi rupiah yang kini telah melampaui level tersebut, ia menilai diperlukan langkah korektif yang lebih agresif agar target pemerintah tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
“Di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027, pemerintah sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500. Tentu untuk bisa mewujudkan itu, apa yang terjadi hari ini harus benar-benar ditangani secara serius,” tegasnya.
Koreksi tajam IHSG yang sempat memicu penghentian sementara perdagangan turut menjadi sinyal bahwa pasar sedang merespons tekanan ekonomi dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nilai tukar tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, DPR menilai pemerintah perlu memastikan setiap instrumen kebijakan berjalan efektif untuk menjaga kepercayaan pasar. Sebab, stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga soal kemampuan negara menjaga ekspektasi publik dan pelaku usaha.
Saan menegaskan DPR akan terus mengawasi perkembangan situasi ekonomi sekaligus mendukung berbagai langkah yang bertujuan memperkuat stabilitas sektor keuangan nasional.
“Kami berharap seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu bisa bekerja secara optimal sehingga kondisi ekonomi tetap kondusif dan kepercayaan publik maupun investor tetap terjaga,” ujarnya.
Pelemahan rupiah yang terus berlanjut kini menjadi ujian besar bagi pemerintah. Pasar menunggu langkah konkret, sementara masyarakat berharap gejolak nilai tukar tidak berujung pada kenaikan harga dan tekanan baru terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
