Sudutkota.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di DPR. Kali ini, perhatian tertuju pada tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh, di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan program tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, senin (20/7/2026), anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengingatkan agar proses evaluasi internal tidak menjadi alasan tertundanya penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di lapangan.
Menurut politikus Partai NasDem itu, kepemimpinan baru di BGN memang menghadapi pekerjaan berat untuk membereskan persoalan yang ditinggalkan sebelumnya. Namun, pembenahan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah yang dihadapi para pelaksana program MBG.
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” kata Irma.
Ia menilai pembenahan tidak cukup hanya menyasar aspek administratif. Yang lebih mendesak adalah memastikan persoalan yang selama ini dikeluhkan para mitra penyelenggara MBG memperoleh kepastian penyelesaian sehingga pelaksanaan program tidak terus dibayangi ketidakpastian.
Irma juga mengkritik laju ekspansi kerja sama antara BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilainya tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan program.
“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” ujarnya.
Pernyataan itu mempertegas bahwa tantangan MBG tidak hanya terletak pada perluasan jangkauan layanan, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga standar keamanan pangan dan kualitas operasional di setiap titik pelayanan.
Irma meminta evaluasi yang tengah dilakukan BGN memiliki arah yang jelas dan menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar perbaikan prosedur di atas kertas. Ia menekankan bahwa pembenahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan tata kelola kelembagaan harus berjalan bersamaan dengan penyelesaian persoalan yang sudah terjadi.
“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” tegasnya.
Sorotan DPR tersebut menambah daftar evaluasi terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Di satu sisi, pemerintah terus memperluas cakupan layanan melalui penambahan SPPG. Namun di sisi lain, pengawasan, kualitas pelaksanaan, serta kepastian bagi para mitra pelaksana dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar program strategis nasional itu tidak kehilangan kepercayaan publik.
