Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Tentu raihan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Jember. Pasalnya, pencapaian ini bukan sekadar predikat atau piala di atas meja.
“Opini WTP ini adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh elemen penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait, SE, MSc, Jumat (29/5/2026).
Menurut Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, predikat WTP merupakan bukti nyata bahwa komitmen Pemkab Jember terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang bersih bukan lagi sebatas jargon, melainkan sebuah kenyataan yang harus dirawat bersama.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada DPRD Kabupaten Jember, atas fungsi pengawasan dan kemitraan yang berjalan dengan sangat harmonis serta seluruh Kepala OPD dan jajaran ASN Pemkab Jember, yang telah bersungguh-sungguh menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ungkapnya
Tidak hanya itu saja. Secara khusus, Gus Fawait atas nama Pemerintah Kabupaten Jember juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Tim Pemeriksa.
“Terima kasih atas segala masukan, koreksi, dan rekomendasi yang konstruktif selama proses audit berlangsung. Kita semua tahu, proses ini menuntut ketelitian, profesionalisme, dan komitmen yang luar biasa,” paparnya.
Masih menurut Gus Fawait, meraih WTP memang sebuah prestasi, namun mempertahankan dan menjadikannya sebuah budaya kerja adalah tantangan yang sesungguhnya.
“Opini WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan kita sudah 100% sempurna tanpa cela. Kami menyadari pasti masih terdapat catatan-catatan kecil atau rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini,” ungkapnya.
Maka dari itulah, kata Gus Fawait, Pemkab Jember berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan akhir kita bukan sekadar opini WTP dari BPK, melainkan bagaimana setiap rupiah dari APBD benar-benar mengalir dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan, pembangunan, dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Gus Fawait meminta agar momentum kali ini dijadikan pemacu semangat untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integritas demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
