Sudutkota.id – Nasib tenaga kesehatan (Nakes) puskesmas yang hanya dibayar ratusan Ribu Rupiah, mendapat perhatian serius dari Alfian Andri Wijaya, anggota Komisi D DPRD Jember.
Bahkan, politisi Fraksi Gerindra itu merasa miris melihat kondisi tersebut. Ini mengingat nakes adalah ujung tombak layanan kesehatan.
“Saya merasa miris, saya sangat sedih, Komisi D yang selama ini salah satunya membidangi masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang selalu meminta pihak swasta menggaji sesuai dengan ketentuan, ternyata di puskesmas yang selama ini para nakes jadwalnya sangat padat baik PPPK maupun paruh waktu gajinya hanya ratusan ribu,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Bahkan, ada nakes cuma dibayar Rp 500 Ribu dan maksimal Rp 1 Juta. Kondisi ini, kata Alfian, hampir merata di seluruh Puskesmas di Kabupaten Jember.
Untuk itu, Alfian meminta agar Dinas Kesehatan memberikan gaji minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMK) Jember yang kisaran di atas Rp 3 juta.
Dijelaskan, meskipun para nakes masih menerima jasa pelayanan, namun besarannya, jika ditotal masih di bawah UMK Jember. Alfian yakin, melihat posisi anggaran dan pendapatan, puskesmas mampu membayar nakes minimal sesuai dengan UMK.
“Status nakes ini sudah pegawai. Saya kira puskesmas mampu membayar,” tegasnya.
Alfian mengingatkan, puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan ini beda dengan OPD lainnya, karena puskesmas selain memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai penghasil pendapatan.
Bahkan persoalan tersebut juga menjadi pembahasan serius saat Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas kesehatan hingga jajaran puskesmas pada, Senin (11/5/2026) kemarin.
Menurut Alfian dengan nakes digaji hanya ratusan ribu tidak menunjukkan rasa keadilan. Meskipun para nakes ada tambahan jasa pelayanan antara Rp 1 Juta hingga Rp 1,5 Juta, namun bila di jumlah dengan gaji pokok Rp 500 Ribu, masih jauh dari UMK.
“Jika ditotal gaji pokok dan jasa pelayanan hanya kisaran Rp 2 Juta, tidak sampai UMK,” ujarnya.
Dalam RDP, Alfian juga menyampaikan kepada Dinas Kesehatan agar persoalan kecilnya gaji nakes menjadi catatan khusus. Jangan sampai terjadi, dengan adanya program berobat gratis bagi warga Jember melalui program UHC (Universal Health Care) dan pendapatan puskesmas naik, justru gaji nakes yang menjadi ujung tombak penurunan angka kematian ibu dan anak serta stunting, gajinya jauh dari UMK.
“Jangan sampai mencoreng wajah bupati,” pungkasnya.
