Sudutkota.id – Seperti diketahui, baru-baru ini Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.
Praktik culas yang telah beroperasi selama sembilan tahun ini melibatkan jaringan lintas profesi yang sangat terorganisir.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mengungkapkan bahwa sindikat ini memiliki struktur yang rapi hingga mematok tarif fantastis Rp 700 Juta bagi peserta yang ingin lolos ke perguruan tinggi favorit, terutama Fakultas Kedokteran.
Menariknya, modus tersebut akhirnya terbongkar gara-gara sang joki tidak Bahasa Madura.
Hal ini yang tertangkap dalam aksi mereka di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), 21 April 2026. Kecurigaan bermula saat pengawas melihat ketidaksesuaian foto pada ijazah dengan wajah peserta berinisial HRS yang mengaku sebagai HER asal Sumenep.
Kecurigaan semakin menguat saat pengawas yang berasal dari Madura mencoba mengajak bicara pelaku menggunakan bahasa Madura.
“Kebetulan saat itu salah satu pengawas juga orang Madura, tapi setelah tersangka ditanya pakai bahasa Madura, dia tidak bisa menjawab,” ujar Luthfie dalam konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya.
Terbongkarnya praktet sindikat Joki UTBK yang sudah beroperasi selama 9 tahun tersebut, disikapi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Lia Istifhama.
“Hal pertama adalah kita apresiasi tindak tegas dari Polrestabes Surabaya, terlebih hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan Kemdiktisaintek untuk menindaklanjuti status 114 peserta yang telah lolos secara curang,” ujar senator Jatim itu, Senin (11/5/2026).
Ditambahkan oleh Ning Lia, sapaan akrabnya, bahwa terbongkarnya sindikat UTBK ini menjadi ruang pelecut kejujuran bagi generasi muda.
“Momen terbongkarnya sindikat UTBK ini sebagai momentum pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda bahwa kecurangan pasti terbongkar. Maka dari itu, apapun tujuan kita, maka harus selalu dilakukan proses secara jujur dan menjaga integritas. Karena yang namanya kecurangan, kalaupun berhasil pada tahap tertentu, pasti akan menemui kesulitan di tahapan berikutnya,” kata Ning Lia.
Ia pun tak menampik pentingnya kolaborasi semua pihak agar tidak ada lagi potensi kecurangan dalam UTBK.
“Kolaborasi semua pihak dibutuhkan. Bagaimana kepolisian dilibatkan dalam proses pengawasan UTBK, dan bagaimana kampus penerima mahasiswa, juga memiliki kewenangan memberikan punishment jika di kemudian hari menemukan mahasiswa yang masuk di kampusnya melalui jalur kecurangan tadi,” pungkasnya.
