Daerah

Tasikmadu Juara Komdeskel 2026 Kota Malang, OTODA ke-30 Jadi Panggung Evaluasi Pelayanan Publik

16
×

Tasikmadu Juara Komdeskel 2026 Kota Malang, OTODA ke-30 Jadi Panggung Evaluasi Pelayanan Publik

Share this article
Tasikmadu Juara Komdeskel 2026 Kota Malang, OTODA ke-30 Jadi Panggung Evaluasi Pelayanan Publik
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyerahkan piala kepada perwakilan Kelurahan Tasikmadu sebagai juara Lomba Desa dan Kelurahan (Komdeskel) 2026 dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Balai Kota Malang, Senin (27/4/2026).(foto:sudutkota.id/mit)

Sudutkota.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) ke-30 di Kota Malang tahun ini tak berhenti pada seremoni formal. Di balik upacara yang digelar di halaman Balai Kota Malang, Senin (27/4/2026), terselip pesan kuat soal evaluasi kinerja pemerintah hingga level paling bawah kelurahan.

Momentum ini dirangkai dengan penyerahan penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan (Komdeskel) 2026, yang menjadi barometer konkret kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Hasilnya, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, keluar sebagai juara pertama, mengungguli puluhan peserta lain.

Keberhasilan Tasikmadu bukan sekadar simbol prestasi. Kelurahan ini dinilai unggul dalam berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan, hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, posisi kedua diraih Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, dan juara ketiga ditempati Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen. Ketiganya dinilai mampu menunjukkan konsistensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan warga.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menegaskan bahwa tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah harus dimaknai sebagai perjalanan panjang yang terus disempurnakan, bukan sekadar capaian administratif.

“Selama 30 tahun ini, arah otonomi daerah harus semakin jelas. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, terutama dalam pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kelurahan kini memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan. Dengan kewenangan yang semakin luas di era desentralisasi, aparatur di tingkat lokal dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Wahyu, perubahan dari sistem pemerintahan sentralistik di masa lalu menuju desentralisasi saat ini telah membuka peluang besar bagi daerah untuk berkembang. Namun di sisi lain, hal itu juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam memastikan kualitas pelayanan tetap merata.

“Dulu semua terpusat, sekarang daerah punya kewenangan besar. Ini peluang, tapi juga tanggung jawab. Kita harus pastikan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur benar-benar berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa sinergi yang kuat, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran.

“Setiap kebijakan harus melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD. Ini penting agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program di atas kertas,” tambahnya.

Lebih jauh, Wahyu menyebut keberhasilan Kelurahan Tasikmadu sebagai contoh nyata bahwa inovasi di tingkat lokal mampu mendorong perubahan signifikan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu bagi kelurahan lain untuk terus berbenah.

Penilaian Komdeskel sendiri tidak dilakukan secara sederhana. Berbagai indikator menjadi tolok ukur, mulai dari administrasi pemerintahan, kewilayahan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat dan inovasi berbasis potensi lokal.

Dengan indikator tersebut, lomba ini tak hanya mencari pemenang, tetapi juga mendorong kompetisi sehat antarwilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.

Acara peringatan OTODA ke-30 ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Malang, kepala perangkat daerah, serta berbagai elemen masyarakat. Meski berlangsung khidmat, nuansa reflektif terasa kuat, mengingat otonomi daerah kini memasuki fase yang menuntut hasil nyata.

Pemerintah Kota Malang pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Fokus utamanya tetap sama: memastikan pelayanan publik semakin dekat, cepat, dan berkualitas.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *