Sudutkota.id – Memasuki usia ke-112, DPRD Kota Malang masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas. Persoalan pasar tradisional, kemacetan, hingga banjir masih menjadi keluhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengakui kinerja lembaganya belum maksimal dalam menjawab berbagai persoalan tersebut.
“Di usia 112 ini kami menyadari masih belum maksimal. Banyak catatan dan evaluasi. Kami akan terus berbenah agar bisa bekerja lebih profesional dan menjadi harapan masyarakat,” ujar Trio, Selasa (31/3).
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan penyelesaian masalah secara bertahap dan konkret.
Persoalan pasar menjadi salah satu perhatian utama. Setelah polemik Pasar Besar, kini fokus beralih ke Pasar Gadang, disusul Pasar Belimbing yang juga dinilai masih menjadi PR besar.
“Pasar ini menyangkut wajah kota. Kami akan terus mendorong penyelesaiannya bersama pemerintah,” katanya.
Selain itu, kemacetan juga menjadi tantangan serius. DPRD mendorong hadirnya sistem transportasi yang lebih terintegrasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
Di sisi lain, persoalan banjir dinilai belum tertangani optimal meski sudah ada master plan drainase.
“Master plan sudah ada, tinggal penguatan regulasi dan implementasinya. Jika perlu kebijakan tambahan, akan kami dorong,” jelasnya.
DPRD juga akan mengawal alokasi anggaran agar program penanganan banjir dan infrastruktur dapat berjalan maksimal, termasuk membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Trio menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas wilayah di Malang Raya.
“Ini bukan hanya persoalan kota, tapi regional. Perlu kolaborasi dengan daerah sekitar hingga tingkat provinsi,” pungkasnya.
