Sudutkota.id – Janggalnya proses rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terus menuai sorotan.
Setelah sejumlah kepala desa dan pengurus mengaku tidak dilibatkan dalam proses perekrutan, kritik kini datang dari Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fatah Rochim.
Fatah menilai persoalan KDMP Jombang bukan sekadar munculnya nama calon karyawan tanpa sepengetahuan pemerintah desa.
Ia menyebut persoalan tersebut sudah mengarah pada tata kelola koperasi yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip dasar koperasi.
“Kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang melobi dan menunjuk orang-orang dari partai atau pejabat tertentu, mereka juga harus bertanggung jawab penuh. Bukan hanya pengurusnya, tetapi juga fisik bangunan dan seluruh penggunaan anggarannya,” kata Fatah, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, anggaran KDMP yang disebut mencapai Rp 3 Miliar harus dikelola secara transparan dan terbuka kepada masyarakat desa.
“KDMP itu anggarannya sekitar Rp 3 Miliar. Harus benar-benar transparan. Jangan sampai program ini hanya menjadi ajang kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan keterlibatan pihak luar dalam pembentukan maupun pengelolaan koperasi desa tersebut. Ia menilai ada dominasi unsur tertentu yang terlalu jauh masuk dalam pengelolaan KDMP.
“Ini koperasi desa atau koperasi apa? Karena yang terlihat justru kelompok tertentu yang dominan. Saya tidak setuju kalau koperasi desa dijalankan dengan pola seperti itu,” tegasnya.
Ia menilai mekanisme pembentukan pengurus dan rekrutmen karyawan KDMP saat ini bertentangan dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya dibentuk dari bawah oleh anggota.
“Dalam koperasi itu ada anggota, simpanan wajib, simpanan sukarela, baru kemudian membentuk pengurus. Ini malah pengurusnya sudah ditunjuk lebih dulu. Itu sudah salah kaprah,” katanya.
Fatah meminta Dinas Koperasi melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembentukan KDMP di lapangan.
“Tidak ada koperasi dibentuk dari atas lalu merekrut ke bawah. Itu bukan konsep koperasi yang benar,” ujarnya.
Selain rekrutmen KDMP Jombang, FRMJ juga menyoroti kejelasan aset dan operasional koperasi. Mulai dari status bangunan, kendaraan operasional hingga pembayaran listrik disebut harus memiliki kejelasan penanggung jawab.
“Itu aset siapa? Gedung KDMP harus jelas tercatat sebagai aset koperasi. Kemudian listrik yang sudah dipasang lalu mati karena tidak dibayar, siapa yang bertanggung jawab? Mobil dan kendaraan operasional juga harus jelas diserahkan ke koperasi desa, bukan dibawa pihak lain,” ucapnya.
FRMJ mengaku mendukung langkah sejumlah kepala desa yang berencana melakukan aksi protes apabila persoalan KDMP tidak segera dibenahi. “Saya mendukung kalau kepala desa mau aksi. Karena ini tidak transparan dan harus dievaluasi total,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program KDMP agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.
“Kalau dibiarkan seperti ini, koperasi tidak akan berkembang. Yang terjadi hanya rebutan anggaran. Jangan sampai uang miliaran rupiah itu habis tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proses rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai polemik.
Sejumlah kepala desa mengaku resah lantaran nama-nama calon karyawan KDMP sudah beredar di masyarakat, meski pemerintah desa mengaku belum pernah membuka proses perekrutan secara resmi.
Spekulasi dugaan permainan dalam rekrutmen KDMP Jombang pun mulai mencuat. Bahkan, muncul dugaan adanya intervensi pihak luar hingga kepentingan politik dalam penentuan calon karyawan koperasi desa tersebut.
Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, mengatakan hingga kini pemerintah desa belum memahami dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDMP di wilayahnya.
“Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu,” ujar Khoiman, Rabu (13/5/2026).
