Sudutkota.id – Kebijakan pemangkasan uang pembinaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di Kota Malang menuai kritik keras. Anggaran yang sebelumnya Rp600 ribu per bulan kini dipotong menjadi Rp300 ribu, dan ironisnya sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir tanpa kejelasan evaluasi.
Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvard, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang perlu dikritisi secara serius. Ia menegaskan, pemangkasan hingga 50 persen bukan sekadar efisiensi, tetapi berpotensi mencerminkan kekeliruan dalam menentukan prioritas anggaran.
“Ini sudah tiga bulan berjalan. Dari Rp600 ribu jadi Rp300 ribu. Pertanyaannya, ini benar-benar karena kebutuhan mendesak atau justru salah menentukan prioritas” tegas Harvard, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja. Minimnya transfer dana dari pemerintah pusat berdampak luas, menyeret berbagai pos anggaran, mulai dari TPP ASN hingga insentif di tingkat bawah.
Namun Harvard mengingatkan, tekanan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil kebijakan yang justru berpotensi melemahkan fungsi di lapangan.
“Jangan semua dipukul rata. Harus jelas mana yang prioritas dan mana yang masih bisa ditahan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas sejatinya sudah menerima gaji dari negara. Sementara di sisi lain, ada peran-peran vital di tingkat bawah yang justru belum tersentuh secara layak.
Sorotan tajam diarahkan pada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Berstatus tenaga sukarela, Linmas selama ini menjadi garda terdepan dalam berbagai kegiatan masyarakat, dari pengamanan lingkungan hingga dukungan kegiatan pemerintahan, namun insentifnya dinilai masih jauh dari memadai.
“Linmas ini tenaga sukarela, bukan honorer. Tapi beban tugasnya nyata. Harusnya mereka yang diperkuat. Kalau bisa dari Rp200 ribu ditambah jadi Rp300 ribu, itu lebih terasa dampaknya,” tegasnya.
Harvard pun mendesak Pemerintah Kota Malang untuk tidak asal memangkas anggaran, melainkan melakukan penataan ulang secara objektif dan berani menentukan skala prioritas yang benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan anggaran justru meleset. Yang kuat tetap dipotong, yang lemah tidak diperhatikan. Ini yang harus dibenahi,” tandasnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal kebijakan fiskal daerah agar tetap stabil, namun tetap berpihak pada sektor yang paling membutuhkan, bukan sekadar menutup defisit dengan cara instan.
