Sudutkota.id – Memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dan Iran, mulai berdampak pada aktivitas penerbangan internasional. Termasuk perjalanan ibadah umrah bagi warga Indonesia.
Penutupan sejumlah jalur udara menuju kawasan Arab Saudi membuat ribuan jamaah umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi ketidakpastian jadwal penerbangan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi keluarga jamaah yang menunggu kepulangan mereka di tanah air, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herediyanto, S.AP, meminta pemerintah pusat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan kantor perwakilan diplomatik di wilayah Timur Tengah, untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah umrah.
“Kami berharap pemerintah melalui kedutaan besar maupun konsulat di wilayah Timur Tengah dapat memberikan perlindungan dan memastikan kondisi seluruh WNI, khususnya jamaah umrah asal Indonesia, tetap aman dan terpantau,” ujar Eko, Sabtu (7/3/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, situasi konflik yang berdampak pada jalur penerbangan internasional memang menimbulkan dilema bagi maskapai dari berbagai negara. Meski demikian, keselamatan penumpang harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi agar jamaah umrah yang saat ini berada di tanah suci tetap mendapatkan kepastian terkait jadwal kepulangan mereka.
“Harapan kami tentu ada percepatan solusi. Apalagi menjelang Lebaran, banyak keluarga yang berharap anggota keluarganya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat dan berkumpul bersama,” jelasnya.
Selain itu, Eko juga mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan KBRI maupun Konsulat Jenderal RI di kawasan Timur Tengah agar perkembangan situasi di lapangan dapat dipantau secara langsung.
Tak hanya itu, ia juga meminta Pemerintah Kota Malang untuk melakukan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama pihak Imigrasi guna melakukan pendataan warga Kota Malang yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah.
“Pendataan ini penting agar pemerintah daerah mengetahui secara pasti berapa warga Kota Malang yang berada di sana. Dengan begitu, jika terjadi situasi darurat, koordinasi dengan pemerintah pusat bisa dilakukan lebih cepat,” tegasnya.
Menurutnya, hal yang paling utama dalam situasi seperti ini adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya jamaah umrah.
“Yang paling penting adalah jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga negara kita. Pemerintah harus memastikan mereka terlindungi dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat,” pungkasnya.
