Sudutkota.id – Kasus dugaan pemotongan bantuan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jombang tahun 2023 kini masuk tahap penyelidikan oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Jombang.
Dugaan tersebut menyeret nama anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP, Junita Erma Zakiyah. Isu yang beredar menyebut adanya permintaan fee sebesar 20 persen dalam penyaluran bantuan pokir 2023.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah, menyatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi langsung kepada Junita Erma Zakiyah yang juga menjabat sebagai bendahara DPC PPP Jombang.
“Konfirmasi langsung ke Mbak Ita. Penjelasan dan klarifikasi langsung saja nggih,” kata Ema, Selasa (24/2/2026).
Informasi yang dihimpun, penyelidikan oleh Tipidkor Satreskrim Polres Jombang berkaitan dengan penyaluran bantuan pokir tahun anggaran 2023.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan permintaan fee 20 persen yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial LK atas perintah Junita, Ema tidak memberikan jawaban detail dan meminta awak media menghubungi yang bersangkutan.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan pokir tahun 2026 hingga kini belum dicairkan, sehingga menurutnya tidak tepat jika isu tersebut dikaitkan dengan tahun berjalan.
“Koreksi mas, itu pokir 2026 dan belum cair. Kalau yang 2023, wah ini saya yang tidak tahu. Ke Bu Ita saja nggih mas,” tuturnya.
Disinggung terkait langkah partai menyikapi proses hukum yang tengah berjalan di Tipidkor Satreskrim Polres Jombang, Ema menyatakan perlu melakukan klarifikasi internal terlebih dahulu.
“Saya juga harus klarifikasi dulu,” ucapnya.
Saat dipertegas apakah DPC PPP Jombang akan segera memanggil Junita Erma Zakiyah untuk dimintai penjelasan, ia mengaku belum bisa membahas persoalan tersebut secara mendalam karena tengah bersiap menjalankan ibadah umroh.
“Maaf mas, saya ini lagi repot, mau umroh. Sementara tidak bahas partai dulu ya?” pungkasnya.
Dugaan pemotongan bantuan pokok pikiran (pokir) yang menyeret oknum anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP kini masuk tahap penyelidikan aparat penegak hukum (APH).
Informasi yang dihimpun, praktik dugaan pemotongan pokir DPRD Jombang tersebut disebut melibatkan seorang perempuan berinisial LK.
Ia diduga berperan sebagai operator sekaligus pencari yayasan untuk penyaluran bantuan pokir dari anggota DPRD Jombang, Junita Erma Zakiyah.
Tipidkor Polres Jombang Lakukan Penyelidikan
Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring dan langkah awal penyelidikan terkait dugaan kasus pokir anggota DPRD Jombang dari fraksi PPP.
Menurut Dimas, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim sudah diterjunkan untuk mendalami informasi yang beredar.
“Iya mas, unit Tipidkor sudah monitor, nanti akan dilaksanakan penyelidikan,” ujar Dimas saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).
