Sudutkota.id – Produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan, Anastasia Ida Soesanti, menegaskan bahwa puasa tidak boleh dijadikan alasan turunnya kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, tantangan terbesar selama Ramadan bukan sekadar penyesuaian jam kerja, melainkan menjaga ritme, disiplin, serta etika aparatur di ruang-ruang pelayanan.
“Puasa itu tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Tapi sebagai ASN, ada tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai produktivitas turun, apalagi respons terhadap kebutuhan warga melambat,” tegas Ida, Kamis (19/2/2026), kepada Sudutkota.id.
Komisi A, kata Ida, mendorong penguatan fungsi pengawasan, khususnya terhadap kinerja ASN di lini pelayanan langsung. Ia menilai, Ramadan justru harus menjadi momentum memperbaiki etos kerja dan kedisiplinan, bukan sebaliknya.
Sorotan juga diarahkan pada fungsi pengawasan lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. DPRD meminta Satpol PP lebih sigap dalam patroli, termasuk menjaga aset daerah dan menindak pelanggaran ketertiban.
Beberapa waktu lalu, sempat muncul persoalan hilangnya fasilitas umum di ruang publik hingga lemahnya patroli malam. Ida menegaskan, kejadian serupa tidak boleh terulang.
“Aset itu dibangun dari uang rakyat. Pengawasan tidak boleh kendur hanya karena bulan puasa,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya ASN yang kedapatan merokok di area yang tidak semestinya, termasuk dekat ruang ibu menyusui. Meski telah ada teguran dan tindakan, menurutnya hal itu menjadi alarm soal etika aparatur.
“Kesadaran itu penting. Tidak semua tempat ada tulisan kawasan bebas rokok, tapi ASN harusnya paham etika ruang publik,” katanya.
Menjelang Ramadan hingga Lebaran, DPRD juga mendorong pengetatan operasi minuman keras dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Namun, Ida menekankan pendekatan yang terukur dan tidak represif.
“Titik-titik PKL sudah ditentukan. Kalau itu zona yang diperbolehkan, silakan berjualan. Tapi kalau dilarang, ya jangan dilanggar. Semua harus tertib,” jelasnya.
Ia mengingatkan, penertiban tanpa solusi hanya akan memicu konflik sosial dan mencoreng citra kota. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah harus diperkuat.
Bagi Ida, Ramadan sejatinya adalah ujian integritas aparatur. Ia menolak anggapan bahwa penurunan performa ASN adalah hal lumrah setiap bulan puasa.
“Kalau pelayanan melambat, masyarakat yang dirugikan. Ini bukan soal kuat atau tidak kuat puasa, tapi soal profesionalitas,” tegasnya.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar produktivitas ASN tetap terjaga, pelayanan publik tidak terganggu, dan ketertiban kota tetap terkendali selama Ramadan.
“Ramadan harus jadi momentum memperbaiki wajah pelayanan publik. Bukan malah jadi alasan untuk kendur,” pungkasnya.
