KOTA MALANG, Sudutkota.id – Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan, verifikasi dan validasi data sosial (Verval Sos) harus dipercepat agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Peringatan itu disampaikan Wahyu saat meninjau kegiatan Verval Sos sekaligus penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Polowijen, Kota Malang, Rabu (26/8/2026).
Menurut Wahyu, pembaruan data bukan sekadar persoalan administratif. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh perlindungan sosial (Perlinsos). Karena itu, perubahan kategori atau desil penerima harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
“Jangan sampai dengan Perlinsos ini mereka yang sebenarnya masuk Desil 1, akhirnya masuk ke desil-desil yang lain,” tegas Wahyu.
Pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam memastikan data sosial pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Jika data tidak diperbarui atau proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat, risiko salah sasaran bantuan menjadi semakin besar.
Wahyu meminta masyarakat melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses verifikasi. Pemkot Malang juga mempercepat pendataan dengan melibatkan struktur pemerintahan paling bawah.
“Jadi jangan sampai dengan Perlinsos ini mereka yang sebenarnya masuk Desil 1, akhirnya masuk ke desil-desil yang lain. Kami berharap nanti terkait dengan data-data yang diminta dapat dicukupi agar kepastian di desilnya ini sesuai dengan situasi kondisi yang ada,” ujarnya.
Proses Verval Sos dilakukan dengan meminta warga datang ke kelurahan. Namun, skema tersebut tidak bersifat kaku. Bagi warga yang memiliki kendala untuk datang, petugas dapat melakukan pendataan langsung ke lingkungan tempat tinggal.
“Dalam keadaan tertentu, kita juga akan mendatangi kepada mereka-mereka, baik di RT, RW,” kata Wahyu.
Pelibatan aparat kewilayahan juga diperkuat. Wahyu menyebut Kapolresta Malang Kota mendorong keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam proses pendataan Perlinsos.
Dengan demikian, verifikasi tidak hanya bergantung pada dokumen administratif, tetapi juga dapat dikonfirmasi melalui kondisi warga di lapangan.
Meski percepatan sudah dilakukan, capaian Verval Sos di Kota Malang sejauh ini baru sekitar 7,4 persen. Angka tersebut menjadi pekerjaan tersendiri bagi Pemkot Malang untuk memastikan pembaruan data dapat berjalan cepat sekaligus akurat.
Di tengah proses pembenahan data tersebut, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada warga yang telah ditetapkan sebagai penerima.
Bantuan kali ini berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Karena diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September, setiap penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.
Wahyu menegaskan, paket bantuan tersebut memang hanya berupa beras. Tidak adanya minyak goreng bukan karena pengurangan paket di tingkat daerah, melainkan karena ketentuan bantuan pangan dari pemerintah pusat.
“Yang diberikan pada saat ini adalah bantuan pangan yang hanya berupa 10 kilogram beras per bulan,” jelasnya.
Ia menyebut peluang adanya tambahan bantuan masih terbuka apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru.
Persoalan perlindungan sosial juga berjalan beriringan dengan tantangan harga kebutuhan pokok. Dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemkot Malang membahas kenaikan sejumlah komoditas.
Beras, ayam ras dan cabai disebut mengalami kecenderungan kenaikan harga. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab yang turut memengaruhi kondisi pangan.
Wahyu tidak ingin pemerintah hanya bertindak setelah harga terlanjur melonjak. TPID akan melakukan pengecekan langsung ke pasar dan distributor untuk mengetahui kondisi pasokan serta perkembangan harga.
“Karena banyak yang mempengaruhi terkait dengan inflasi yang ada di Kota Malang,” ujarnya.
Apabila kondisi pasar membutuhkan intervensi, operasi pasar menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah.
“Ya, salah satunya nanti kalau kita melihat, kita dengan operasi pasar,” kata Wahyu.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya soal menurunkan harga, tetapi memastikan kebutuhan pokok tersedia dan tetap terjangkau masyarakat.
Di tengah tekanan harga pangan dan masih berlangsungnya pembaruan data sosial, Pemkot Malang kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memastikan bantuan tepat sasaran dan kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Keduanya sangat bergantung pada ketepatan data, kecepatan pemerintah membaca kondisi lapangan, serta efektivitas intervensi ketika harga mulai bergerak naik.
