Sudutkota.id – Proses rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai polemik.
Sejumlah kepala desa (kades) mengaku resah lantaran nama-nama calon karyawan KDMP sudah beredar di masyarakat, meski pemerintah desa mengaku belum pernah membuka proses perekrutan secara resmi.
Spekulasi dugaan permainan dalam rekrutmen KDMP di Jombang pun mulai mencuat. Bahkan, muncul dugaan adanya intervensi pihak luar hingga kepentingan politik dalam penentuan calon karyawan koperasi desa tersebut.
Kepala Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, mengatakan hingga kini pemerintah desa belum memahami dasar maupun mekanisme perekrutan karyawan KDMP di wilayahnya.
“Pemerintahan desa tidak tahu dasar perekrutannya dari mana, terus yang merekrut itu siapa, itu kami juga tidak tahu,” ujar Khoiman, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, sebelumnya memang ada arahan agar desa segera merekrut enam orang karyawan KDMP. Namun hingga saat ini, pemerintah desa maupun pengurus koperasi desa disebut belum pernah menyerahkan nama calon karyawan.
“Sebetulnya sudah ada perintah dari Babinsa untuk segera merekrut enam orang itu, tapi desa dan pengurus Kopdes Merah Putih itu belum setor nama, kok sudah muncul nama-nama tersebut,” katanya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa kebingungan lantaran daftar nama calon karyawan KDMP sudah telanjur beredar luas di masyarakat.
“Sehingga kami bingung ini siapa yang menyetorkan nama, sedangkan kami pemerintahan desa beserta pengurus kopdes itu belum setor nama,” ucapnya.
Khoiman mengaku keresahan kepala desa semakin besar karena adanya dugaan intervensi pihak tertentu dalam proses perekrutan karyawan KDMP.
Ia menyebut terdapat indikasi permainan dari salah satu partai politik untuk memasukkan nama-nama kader dalam daftar calon karyawan koperasi desa.
“Yang membuat kepala desa resah dan keberatan ya itu tadi, karena diindikasi ada permainan dari salah satu partai politik untuk memasukkan nama-nama kadernya di situ,” ujarnya.
Selain persoalan rekrutmen, pemerintah desa juga mengaku belum mendapatkan penjelasan detail terkait tata kelola KDMP, termasuk sistem penggajian para karyawan.
“Penggajuannya itu kami sampai saat ini juga belum tahu. Sistem gaji bersumber dari mana, terus gajinya berapa, itu kami juga belum tahu,” terangnya.
Khoiman berharap pemerintah maupun pengelola KDMP segera memberikan regulasi yang jelas agar program koperasi desa tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau memang itu sepenuhnya dikelola PT Agrinas ya monggo. Tapi kalau nanti akan diserahkan ke pemerintahan desa, dengan sistem perekrutan seperti ini kami juga tidak yakin Kopdes Merah Putih bisa maju dan berkembang,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mochamad Saifur. Ia mengaku para kepala desa dan pengurus koperasi desa hingga kini belum memahami regulasi perekrutan karyawan KDMP.
“Kita bingung untuk regulasi perekrutan karyawan. Karena dari awal kita belum tahu bagaimana regulasinya. Tapi di media sosial ini sudah banyak beredar nama-nama calon pengisi karyawan KDMP,” kata Saifur.
Menurutnya, pemerintah desa dan pengurus koperasi merasa tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen KDMP yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat desa.
“Pengurus dari desa itu banyak, tapi mereka juga enggak tahu bagaimana cara rekrutmennya. Itu yang membuat kita merasa tidak diikutsertakan dalam KDMP,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat selama ini justru banyak bertanya kepada kepala desa terkait cara menjadi karyawan KDMP. Namun pemerintah desa sendiri tidak memiliki informasi yang cukup.
“Di masyarakat banyak yang tanya kepada kepala desa, bagaimana caranya menjadi karyawan KDMP. Ini masih pertanyaan, lah kok tiba-tiba muncul nama-nama calon pengisi karyawan KDMP,” jelasnya.
Saifur berharap proses perekrutan dilakukan secara terbuka dan transparan serta disosialisasikan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.
“Walaupun memang dikelola Agrinas, paling tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Kami kepala desa dan pengurus diberi tahu bagaimana cara rekrutmennya secara terbuka,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, membantah nama “Pak Hari” dalam selebaran yang beredar merujuk kepada dirinya.
“Kami sudah mendengar terkait nama saya yang berada di selebaran yang beredar. Saya sampaikan bahwa itu bukan nama saya selaku Kepala Dinas Koperasi. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Dinas Koperasi, tidak masuk dalam wilayah proses tersebut,” ujarnya.
Hari mengatakan pihaknya menangkap adanya dinamika di lapangan terkait polemik rekrutmen KDMP Jombang. Karena itu, Dinkop UM bersama Satgas KDMP akan menggelar rapat evaluasi terkait perkembangan program tersebut di Kabupaten Jombang.
Namun saat disinggung terkait adanya nama petinggi partai politik dan tenaga ahli bupati dalam dokumen yang beredar, Hari memilih enggan berkomentar. “Terkait itu saya tidak komentar,” katanya singkat.
Ia juga mengaku tidak mengetahui terkait keberangkatan sejumlah calon karyawan KDMP ke Nganjuk menggunakan tiga bus, termasuk sumber pendanaan kegiatan tersebut. “Saya tidak tahu,” pungkasnya.
