Sudutkota.id – Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak lagi dapat diselesaikan oleh masing-masing negara secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi global yang diperkuat dengan kerangka hukum internasional agar upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dapat berjalan efektif.
Hal itu disampaikannya saat membuka The 7th International Conference on Law Reform (INCLAR) 2026 yang digelar Fakultas Hukum UMM di Golden Swan Ballroom, Rayz Hotel UMM, Kabupaten Malang, Rabu (22/7).
Menurut Nazaruddin, konferensi internasional tersebut menjadi forum strategis untuk menghimpun pemikiran para akademisi, pakar hukum, hingga diplomat dari berbagai negara dalam merumuskan konsep hukum yang mampu menjawab tantangan lingkungan hidup di tingkat global.
“Seminar ini membahas persoalan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Dunia saat ini menghadapi tantangan besar berupa perubahan iklim, efek rumah kaca, dan berbagai dampak kerusakan lingkungan lainnya. Karena itu diperlukan perhatian yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan lingkungan semakin kompleks karena dipengaruhi berbagai kepentingan, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, persaingan ekonomi, kepentingan politik, hingga perkembangan teknologi yang kerap mengabaikan aspek keberlanjutan.
Kondisi tersebut, kata Nazaruddin, membuat negara-negara di dunia membutuhkan sebuah payung hukum internasional yang mampu menjadi dasar kerja sama dalam menjaga kelestarian bumi.
“Eksploitasi ekonomi, perbedaan kepentingan politik, maupun perkembangan teknologi membutuhkan kerangka hukum antarnegara yang kuat. Hukum harus mampu menjembatani kerja sama internasional agar perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan secara bersama,” katanya.
Menurutnya, INCLAR bukan sekadar forum diskusi ilmiah, tetapi juga menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum internasional.
“Yang ingin kita dorong bukan hanya kolaborasi antarnegara, tetapi bagaimana melahirkan format kesepakatan atau payung hukum bersama. Kajian akademik seperti ini diharapkan mampu melahirkan inovasi dan pemikiran baru mengenai kerja sama hukum internasional untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup manusia,” tegasnya.
Nazaruddin menambahkan, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tema konferensi, tetapi juga telah menjadi bagian dari kebijakan Universitas Muhammadiyah Malang.
Menurutnya, UMM terus mengembangkan berbagai program yang mendukung energi terbarukan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan sebagai implementasi nyata konsep sustainable development.
“UMM memiliki perhatian besar terhadap energi terbarukan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Itu bukan hanya konsep, tetapi kami wujudkan dalam pengelolaan kampus, termasuk hotel yang menjadi bagian dari ekosistem UMM. Semua dirancang sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan, menjaga tata kelola air, serta menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap hasil diskusi dalam INCLAR ke-7 tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah maupun komunitas internasional dalam menyusun regulasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman perubahan iklim.
“Persoalan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, hukum harus menjadi jembatan yang mampu menyatukan kepentingan berbagai negara demi menjaga keberlangsungan kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya.
