SIDOARJO, Sudutkota.id – Nasib TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, menjadi sorotan setelah pernyataan salah satu guru, viral di media sosial, Sabtu (5/9/2026).
Dalam video yang diunggah akun TikTok @masjo.7, seorang guru mengungkap sekolahnya kini harus menumpang di gedung TPQ setelah tidak lagi menggunakan ruangan di balai fesa Popoh.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab atas kepastian tempat belajar anak-anak TK DWP Popoh.
Ia menyebut, TK DWP Popoh telah menempati gedung TPQ selama kurang lebih 17 hari, terhitung sejak 17 Agustus 2026. Sebelumnya, kegiatan belajar mengajar berlangsung disebuah ruangan balai desa Popoh.
Namun, penggunaan balai desa itu harus berakhir karena gedung tersebut akan diperbaiki dan dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna.
“Kami menempati gedung TPQ hingga kini kurang lebih 17 hari sejak 17 Agustus 2026. Sebelumnya, kami menempati gedung Balai Desa Popoh,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia bahkan secara terus terang menyebut pihak sekolah telah “digusur” dari balai desa karena rencana pembangunan gedung serbaguna.
“Kami telah digusur karena untuk gedung serbaguna,” tegasnya.
Persoalan semakin menarik perhatian karena TK DWP Popoh sebenarnya disebut telah memiliki bangunan sekolah sendiri. Bangunan tersebut berdiri di atas lahan SDN Popoh.
Namun, bangunan itu belum dapat digunakan karena masih membutuhkan sejumlah perbaikan dan belum selesai.
“Sebenarnya kami TK DWP sudah mempunyai gedung yang sudah berdiri di satu lahan SDN Popoh. Namun, gedung tersebut masih perlu banyak perbaikan dan belum selesai,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, sekolah akhirnya harus mencari tempat sementara. Gedung TPQ menjadi pilihan untuk menampung kegiatan belajar mengajar.
Situasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan lebih serius mengenai perencanaan dan koordinasi pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
Jangan sampai pembangunan fasilitas desa justru membuat lembaga pendidikan harus terombang-ambing mencari tempat untuk belajar.
Dalam keterangannya, Ia pun meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera turun tangan memberikan solusi atas apa yang menimpanya.
“Harapannya, untuk Pemkab Sidoarjo kami segera diberi gedung sekolah, agar kami tidak terombang-ambing dan pindah ke sana-kemari dan bisa menetap di satu tempat,” katanya.
Sehingga pernyataannya tersebut menjadi tamparan tersendiri bagi pengelolaan fasilitas pendidikan di tingkat desa maupun daerah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar persoalan bangunan, melainkan kenyamanan dan keberlangsungan proses belajar anak-anak usia dini.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar mengapa TK DWP Popoh pindah dari balai desa. Tetapi, siapa yang memastikan mereka memiliki tempat belajar yang layak setelah setelah kejadian ini.
Apakah persoalan ini sudah dibicarakan secara matang antara Pemdes Popoh, pengelola TK DWP, Dinas Pendidikan, maupun Pemkab Sidoarjo.
Mengapa gedung sekolah yang berada di lahan SDN Popoh belum juga dapat digunakan.
Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab memastikan anak-anak TK DWP Popoh tidak menjadi korban dari persoalan perencanaan fasilitas desa.
Viralnya pernyataan salah seorang guru itu kini membuat persoalan tersebut tidak lagi hanya menjadi urusan internal, tapi menjadi urusan nasional.
