Sudutkota.id – Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp4,278 Triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan tersebut sekaligus menjadi pengakuan bahwa anggaran yang saat ini dialokasikan pemerintah belum cukup untuk menopang kebutuhan penyediaan data statistik nasional yang menjadi dasar berbagai kebijakan publik.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BPS di Kompleks Parlemen, Senayan pada, Rabu (17/6/2026), Komisi X menyepakati pagu indikatif BPS sebesar Rp4,326 Triliun. Namun angka tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan berbagai program statistik strategis, sehingga DPR mendukung tambahan anggaran hingga total kebutuhan BPS mencapai Rp8,605 Triliun.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan keterbatasan anggaran berpotensi mengganggu penyelenggaraan program statistik yang menjadi tulang punggung perencanaan pembangunan nasional.
“Anggaran pagu indikatif BPS RI belum memadai untuk pemenuhan program-program penyelenggaraan statistik,” kata Hetifah dalam rapat.
Pernyataan itu menjadi sorotan mengingat pemerintah selama ini menempatkan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan. Namun di saat yang sama, lembaga yang bertanggung jawab menyediakan data justru masih menghadapi keterbatasan fiskal.
BPS selama ini memegang peran sentral dalam menghasilkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, mulai dari inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga sensus penduduk dan sensus ekonomi. Kualitas data yang dihasilkan kerap menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun program pembangunan maupun mengukur keberhasilan kebijakan.
Meski mendukung tambahan anggaran, Komisi X tidak memberikan cek kosong kepada BPS. DPR mengingatkan agar lembaga tersebut menyiapkan skenario efisiensi apabila usulan tambahan dana tidak sepenuhnya disetujui pemerintah dan Badan Anggaran DPR.
Salah satu opsi yang didorong adalah integrasi sejumlah kegiatan survei untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan.
“BPS RI perlu menyusun skema perencanaan anggaran dengan mengintegrasikan beberapa kegiatan survei apabila usulan tambahan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan,” ujar Hetifah.
Catatan lain yang disampaikan DPR adalah perlunya mencegah tumpang tindih kegiatan statistik dengan kementerian dan lembaga lain. Kritik ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah instansi pemerintah juga aktif mengumpulkan dan mengolah data sektoral masing-masing, yang berpotensi menimbulkan duplikasi program dan pemborosan anggaran negara.
Karena itu, Komisi X meminta setiap tambahan anggaran benar-benar diarahkan pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, BPS juga tengah menghadapi pekerjaan besar melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Program berskala nasional itu diharapkan mampu memotret kondisi terkini dunia usaha Indonesia, sekaligus menjadi basis penyusunan kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
Hetifah menyampaikan apresiasi atas dimulainya Sensus Ekonomi 2026. Namun keberhasilan sensus tersebut pada akhirnya akan bergantung pada satu hal yang kini masih menjadi perdebatan: apakah negara benar-benar bersedia menyediakan anggaran yang cukup untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya.
Sebab tanpa dukungan pendanaan yang memadai, ambisi menghadirkan kebijakan berbasis data berisiko hanya menjadi slogan, sementara kualitas statistik nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
