Sudutkota.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di kediamannya di kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6/2026). Melalui kesempatan tersebut, Khofifah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Pendataan yang berlangsung di kediaman gubernur itu dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, bersama jajaran. Khofifah mengikuti seluruh tahapan wawancara sesuai mekanisme yang ditetapkan BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Khofifah menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang penting karena hasilnya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Ini menjadi contoh bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang melakukan pendataan di rumah maupun tempat usaha.
Menurutnya, semakin akurat data yang dihimpun, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Khofifah menjelaskan, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi dasar penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
“Sensus ekonomi ini untuk melihat bagaimana peta ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Data yang valid dan akurat adalah kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas data dalam meningkatkan ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau kita ingin setiap bantuan sosial tepat sasaran dan datanya valid, salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis sehingga kualitas data semakin baik,” tambahnya.
Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan dengan metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian nasional.
Khofifah juga mengingatkan bahwa masyarakat dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan keterangan yang sesuai kepada petugas BPS yang bertugas di lapangan.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Herum, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi petugas dalam menjalankan tugas pendataan di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Alhamdulillah kami sangat bersyukur Ibu Gubernur sangat mendukung. Di tengah kesibukannya, beliau berkenan menerima kedatangan petugas. Ini memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan tugas di lapangan,” ujarnya.
Herum menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur melibatkan 41.538 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah petugas terbanyak, sementara di Kota Surabaya terdapat 1.980 petugas yang melakukan pendataan.
Hingga akhir Juni 2026, sekitar 10 persen target pendataan di Jawa Timur telah berhasil diselesaikan. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat rampung sesuai target pada akhir Agustus 2026 dengan dukungan masyarakat.
“Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jawa Timur. InsyaAllah sampai akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan,” pungkas Herum.
