JOMBANG, Sudutkota.id – Jombang Fest 2026 mulai digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (2/10/2026). Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang tersebut mengusung potensi lokal sebagai salah satu kekuatan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Jombang Fest 2026 berlangsung mulai 2 hingga 24 Oktober 2026. Berbagai kegiatan digelar, mulai olahraga, seni budaya, literasi, religi, hingga pameran produk unggulan daerah.
Di tengah rangkaian kegiatan tersebut, pelaksanaan Jombang Fest mendapat sorotan dari LSM Pengawasan Gabungan Aspirasi Masyarakat (PAGAR) Jombang.
Aktivis mempertanyakan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dinilai lebih bersifat seremonial.
Perlu diketahui, Jombang Fest diklaim tidak hanya ditujukan sebagai agenda hiburan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat sekaligus sarana memperkenalkan berbagai potensi daerah.
Rangkaian Jombang Fest 2026 diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain mengangkat kekayaan budaya lokal, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkenalkan UMKM dan produk unggulan Jombang.
“Potensi wisata dan jejaring kolaborasi antarpelaku daerah menjadi bagian yang ingin diperkuat. Kami berharap berbagai potensi itu dapat berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Bupati Jombang, Warsubi, Jum’at (2/10/2026).
Rangkaian Jombang Fest 2026 diawali Kick Off dan Logo Launch pada 2 Oktober. Pada tanggal yang sama hingga 4 Oktober, GOR Merdeka Jombang menjadi lokasi kompetisi bola basket 3X3 tingkat Jawa Timur.
Selanjutnya, kejuaraan futsal se-Kabupaten Jombang berlangsung pada 6 hingga 11 Oktober di lokasi yang sama.
Memasuki pertengahan Oktober, agenda dilanjutkan dengan Jombang Marching Competition pada 10 dan 11 Oktober di Alun-Alun Jombang. Kemudian terdapat Festival Literasi di Pendopo Jombang serta Jombang Bersholawat bersama Gus Iqdam pada 13 Oktober.
Berbagai kegiatan berbasis komunitas dan potensi lokal kembali digelar mulai 18 Oktober. Di antaranya Jombang OTO Contest, Jor-Joran Mancing Jombang, Festival Lansia, Tobacco Agropreneur Day, serta UMKM Expo yang berlangsung pada 20 hingga 24 Oktober di Alun-Alun Jombang.
Dari sektor seni dan budaya, rangkaian kegiatan meliputi Fashion Show Symphony Batik Jombang, Parade Tari Anak hingga pagelaran wayang kulit.
Peringatan Hari Jadi ke-116 Kabupaten Jombang dipusatkan pada 21 Oktober. Sejumlah kegiatan yang dijadwalkan antara lain upacara hari jadi, Kirab Santri, Parade Tari Anak dan Istighosah Kubro.
Kegiatan sosial juga menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026. Pemkab Jombang menjadwalkan khitanan massal untuk 210 anak pada 22 Oktober serta operasi katarak gratis bagi 116 orang pada 24 Oktober.
Jombang Fest 2026 kemudian ditutup pada 24 Oktober melalui lomba desain batik dalam agenda Symphony Batik Jombang dan malam puncak di Alun-Alun Jombang.
Pemkab Jombang menyebut rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan potensi budaya, kreativitas masyarakat dan produk unggulan lokal dengan aktivitas ekonomi daerah.
Aktivis LSM Pengawasan Gabungan Aspirasi Masyarakat (PAGAR) Jombang, Agus Harianto, menyoroti pelaksanaan Jombang Fest 2026.
Ia meminta Pemkab Jombang lebih konsisten melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Hari, Pemkab Jombang harus memperhatikan ketentuan mengenai batas belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Dimana kebijakan nasional tersebut mengatur pemerintah daerah wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” ujarnya, Jum’at (2/10/2026).
Hari menilai penyelenggaraan kegiatan seremonial perlu dievaluasi, terutama dalam kondisi pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
“Harusnya Bupati lebih membatasi kegiatan seremonial seperti acara Jombang Fest yang jelas memakan uang rakyat namun minim dalam menyumbang dampak positif ke masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang berdampak terhadap Kabupaten Jombang dalam rancangan APBN 2026.
“Total dana yang berkurang untuk Jombang ini mencapai sekitar Rp 100,2 miliar, tapi mengapa Bupati malah menggunakan anggaran rakyat untuk kegiatan seremonial seperti Jombang Fest ini,” katanya.
Hari juga mengingatkan pernyataan Pemkab Jombang sebelumnya mengenai efisiensi anggaran yang menyasar kegiatan operasional dan seremonial. Menurut dia, kebijakan tersebut semestinya tercermin dalam prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Anggaran untuk OPD dipangkas, untuk kegiatan rapat sampai makan minum rapat ditiadakan, tapi anggaran tidak digunakan untuk kepentingan perbaikan jalan, malah digunakan untuk kegiatan seremonial seperti Jombang Fest,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kerakyatan, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan infrastruktur dasar.
“Sinkronisasi ini penting agar program daerah tidak sekadar administratif, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
