JOMBANG, Sudutkota.id – Pengadaan kendaraan dinas senilai sekitar Rp5,3 miliar melalui P-APBD 2026 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendapat sorotan dari aktivis anti korupsi.
Pengadaan kendaraan dinas Jombang tersebut mencakup 10 unit kendaraan. Rinciannya, enam kendaraan untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan empat kendaraan listrik untuk Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Jombang.
Kepala Bagian Umum Setdakab Jombang, M Eryk Arif mengatakan, anggaran pengadaan enam kendaraan untuk Forkopimda mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Sedangkan empat kendaraan listrik untuk Setdakab dialokasikan sekitar Rp1,4 miliar.
”Masing-masing enam unit untuk Forkopimda, dan empat unit kendaraan listrik untuk sekretariat,” ujar Eryk, Kamis (1/10/2026).
Menurut Eryk, pengguna 6 kendaraan tersebut masih menunggu arahan pimpinan. Namun, kendaraan kemungkinan diperuntukkan bagi sejumlah unsur Forkopimda, seperti Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri (PN), Dansatradar, dan Ketua DPRD Jombang.
”Peruntukan untuk siapa menunggu arahan pimpinan. Mekanismenya nanti pinjam pakai,” imbuhnya.
Lebih lanjut Eryk menjelaskan, spesifikasi kendaraan dinas menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007. Kendaraan yang diadakan berupa minibus atau MPV dengan kapasitas mesin maksimal 2.500 cc.
Pengadaan kendaraan dinas tersebut, lanjut Eryk, dilakukan karena kendaraan yang selama ini digunakan unsur Forkopimda rata-rata telah berusia sekitar delapan tahun.
”Pengadaan dilakukan karena kendaraan Forkopimda saat ini rata-rata sudah berusia delapan tahun, terakhir dibeli sekitar 2018,” bebernya.
Sementara itu, 4 kendaraan listrik yang dialokasikan untuk Setdakab Jombang juga belum ditentukan penggunaannya.
Eryk menyebut kendaraan tersebut kemungkinan akan digunakan oleh asisten atau staf ahli bupati yang memiliki mobilitas tinggi. ”Kemungkinan untuk asisten atau staf ahli,” katanya.
Menanggapi pengadaan tersebut, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, menyoroti kebijakan pengadaan kendaraan dinas tersebut.
Aan mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan baru di tengah sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Jombang.
“Apa urgensinya untuk kepentingan masyarakat jika di Jombang masih ada kekeringan, persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), keluhan polusi udara di sekitar SMPN 4 Jombang, serta kondisi sejumlah ruas jalan yang masih rusak,” tanya Aan.
Menurut Aan, kondisi kendaraan dinas Forkopimda yang disebut masih layak digunakan perlu menjadi pertimbangan sebelum pengadaan kendaraan baru dilakukan.
“Pemkab Jombang dan DPRD, seharusnya mempertimbangkan kembali alokasi anggaran tersebut dan mengarahkannya untuk kebutuhan yang dinilai lebih langsung dirasakan masyarakat, bukan malah beli kendaraan untuk kepentingan pejabat,” tegasnya.
Ia menegaskan kritik tersebut disampaikannya sebagai bentuk penilaian terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas melalui P-APBD 2026 Kabupaten Jombang.
“Mereka tak memiliki sensitifitas. Kendaraan dinas mereka masih bagus. tidak butuh. Aku menantang Bupati dan Pimpinan DPRD berani mengusulkan pada Forkopimda agar kebijakan yang tidak sensitif rakyat ini dialihkan dananya, untuk kepentingan yang lebih bisa dirasakan rakyat,” paparnya.
Ia pun mengajak masyarakat Jombang untuk mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah. Dan bila kebijakan penggunaan anggaran tak tepat sasaran, Aan menyerukan pada masyarakat Jombang untuk menentukan sikap politiknya di tahun 2029 nanti.
“Jika kebijakan ini masih diloloskan, aku menyerukan kepada rakyat Jombang untuk tidak memilih kembali Warsubi dan semua pimpinan DPRD pada pemilu yang akan datang,” pungkasnya.
