JAKARTA, Sudutkota.id – Dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI kawasan Cijantung, Jakarta Timur, memunculkan pertanyaan tentang pengawasan penggunaan fasilitas militer.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendesak pengusutan menyeluruh untuk mengungkap bagaimana kegiatan tersebut bisa berlangsung, termasuk siapa saja yang diduga terlibat di baliknya.
Sukamta mengapresiasi pemeriksaan yang telah dilakukan TNI. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak hanya menyasar orang-orang yang menjalankan kegiatan di lokasi, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga mengendalikan atau memfasilitasinya.
“Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” tegas Sukamta, pada Jum’at (9/10/2026).
Menurutnya, pengusutan perlu menjawab siapa yang menyediakan tempat, siapa yang mengetahui aktivitas tersebut, serta apakah ada pihak yang diduga melindungi kegiatan itu. Penelusuran ini penting agar pemeriksaan tidak berhenti pada pelaksana, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain belum terungkap.
Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar proses pemeriksaan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Keterlibatan anggota TNI, menurutnya, tidak boleh disimpulkan sebelum ada hasil pemeriksaan yang jelas.
“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” katanya.
Di luar penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat, Sukamta menyoroti sistem pengawasan internal TNI. Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan yang disebut menggunakan puluhan komputer dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” ungkapnya.
Sukamta berharap pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan, sekaligus menjadi dasar pembenahan mekanisme pengawasan rumah dinas. Pengusutan yang menyeluruh diperlukan agar penggunaan fasilitas negara dapat dipertanggungjawabkan dan kepercayaan publik terhadap institusi TNI tetap terjaga.
