‎DPRD Kota Malang Terima Aspirasi Sopir Angkot Jembatani dengan Pemprov Jatim ‎

Sudutkota.id– ‎DPRD Kota Malang memastikan aspirasi para sopir angkutan kota (angkot) terkait rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Komisi C, dewan mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar kebijakan yang disusun tetap memperhatikan keberlangsungan transportasi lokal.
‎
‎Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mengatakan pihaknya telah menerima audiensi dari sejumlah paguyuban angkot yang menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran terhadap dampak kehadiran Trans Jatim Koridor 2. Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian sebelum program dijalankan.
‎
‎”Kami ingin memastikan semua paguyuban memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. DPRD akan memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar setiap masukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” kata Anas pada Kamis (16/07/2026).
‎
‎Selain menyampaikan aspirasi para sopir, DPRD Kota Malang juga akan meminta penjelasan mengenai konsep operasional Trans Jatim Koridor 2, termasuk skema integrasi dengan angkutan kota yang selama ini melayani masyarakat. Integrasi dinilai menjadi kunci agar transportasi massal dapat berkembang tanpa mengurangi peran angkutan lokal.
‎
‎Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang bersama Dinas Perhubungan Kota Malang berencana menggelar audiensi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, dewan juga akan mendorong evaluasi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1 sebagai bahan penyempurnaan pengoperasian koridor berikutnya.
‎
‎Anas menegaskan, pengembangan transportasi publik harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Menurutnya, kehadiran Trans Jatim perlu diiringi dengan kebijakan yang mampu memperkuat angkutan kota sehingga tercipta sistem transportasi yang saling terintegrasi dan berkelanjutan.
‎
‎”Yang kami harapkan adalah lahirnya solusi yang menguntungkan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi para sopir angkot. Karena itu, skema integrasi dan komunikasi dengan seluruh pihak harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
‎