Sudutkota.id – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Brawijaya bersama sejumlah elemen kampus di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026), memanas.
Massa membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan karena belum ditemui satu pun anggota DPRD Kota Malang menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam aksi yang mengusung tema “Indonesia Gawat Darurat” tersebut, mahasiswa menilai kondisi bangsa tengah berada dalam situasi krisis akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menyebut aksi tersebut merupakan puncak akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai gagal menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.
“Kami melihat hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok naik, harga BBM terus membebani rakyat, sementara kebijakan yang dibuat pemerintah justru tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu kami turun membawa lima tuntutan rakyat,” tegas Zidan di hadapan massa aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak pemerintah melakukan efisiensi dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai pengelolaan anggaran saat ini belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, massa menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat. Menurut mereka, beban ekonomi yang ditanggung rakyat saat ini berbanding terbalik dengan berbagai program pemerintah yang menghabiskan anggaran besar.
Sorotan tajam juga diarahkan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa meminta kedua program tersebut dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Khusus untuk MBG, mahasiswa menyoroti munculnya dugaan praktik korupsi yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Mereka menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor lapangan semata.
“Kami meyakini persoalan ini tidak hanya melibatkan segelintir orang. Jika ada yang sudah ditangkap, maka pihak lain yang diduga terlibat juga harus diusut secara transparan,” ujar Zidan.
Tuntutan berikutnya adalah penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil. Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan yang muncul belakangan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi aparat yang pernah menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah pusat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas berbagai kebijakan yang dinilai menimbulkan keresahan publik.
Di hadapan peserta aksi, Zidan bahkan menyebut pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kleptokrasi, yakni kondisi ketika kekuasaan digunakan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan rakyat secara luas.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika tidak ada satu pun perwakilan DPRD Kota Malang yang hadir menemui massa aksi. Padahal sejak awal demonstrasi, mahasiswa secara terbuka meminta seluruh fraksi turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat.
Sebagai bentuk protes, massa membakar ban di depan gedung dewan sembari meneriakkan tuntutan dan kritik terhadap para wakil rakyat yang dianggap mengabaikan suara publik.
“Kami meminta seluruh fraksi keluar menemui rakyat. Jika hari ini mereka memilih diam, maka kami akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan menyiapkan gelombang aksi berikutnya dengan massa yang jauh lebih banyak,” tegasnya.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu tiga hari kepada pemerintah dan pihak terkait untuk merespons tuntutan yang telah disampaikan. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan bersama elemen masyarakat sipil lainnya dalam skala yang lebih besar.
Meski sempat diwarnai pembakaran ban dan orasi keras, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif. Ratusan personel Polresta Malang Kota disiagakan untuk mengawal jalannya demonstrasi hingga massa membubarkan diri secara damai pada sore hari.
