KAB. MALANG, Sudutkota.id – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan DPRD. Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pemerintah pusat sekitar Rp644 Miliar, masih terdapat BUMD yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi sebanding dengan penyertaan modal dari APBD.
Dari tiga BUMD yang mendapatkan dukungan modal daerah, Perumda Tirta Kanjuruhan menunjukkan performa paling menonjol. Sebaliknya, PD Jasa Yasa dan Bank Artha Kanjuruhan justru dinilai masih menghadapi persoalan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadlo atau Gus Tado, mempertanyakan efektivitas penyertaan modal daerah terhadap dua BUMD tersebut.
Menurutnya, BUMD seharusnya tidak hanya menerima suntikan modal dari APBD, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi nyata kepada daerah.
“Jangankan memberi setoran, sekadar menghidupi karyawannya saja kembang-kempis,” tegas Gus Tado, Senin (24/8/2026).
Ia menilai kondisi PD Jasa Yasa dan Bank Artha Kanjuruhan sudah semestinya menjadi perhatian serius Pemkab Malang. Sebab, penyertaan modal berasal dari APBD yang bersumber dari uang masyarakat.
Gus Tado bahkan menggambarkan kondisi kedua BUMD tersebut seperti perusahaan yang terus membutuhkan suntikan dana, namun belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan.
“Kondisinya greges (demam) terus, sehingga harus disuntik vitamin rutin. Ya, semoga setelah disuntik vitamin, perutnya nggak kembung lagi,” sindirnya.
Sorotan DPRD semakin tajam karena Bank Artha Kanjuruhan kembali memperoleh penyertaan modal dari APBD 2026 sekitar Rp3,5 Miliar.
Bagi DPRD, tambahan modal tersebut harus dibarengi target kinerja yang jelas. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap penyertaan modal memiliki indikator keberhasilan, termasuk kemampuan menghasilkan laba dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Jangan sampai, penyertaan modal hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa diikuti pembenahan fundamental terhadap manajemen dan kesehatan perusahaan.
Sementara itu, PD Jasa Yasa yang mengelola sejumlah objek wisata milik daerah, termasuk Pantai Balekambang, juga mendapatkan penyertaan modal sekitar Rp4 Miliar.
Namun, dana tersebut salah satunya digunakan untuk menutup akumulasi tunggakan setoran dividen kepada PAD yang disebut mencapai sekitar Rp4 Miliar.
Pada 2024, PD Jasa Yasa hanya mampu menyetor sekitar Rp330 Juta dari target Rp2 Miliar. Kemudian pada 2025, setoran meningkat menjadi sekitar Rp1 Miliar dari target Rp2,35 Miliar.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar bagi DPRD, terutama ketika Pemkab Malang sedang menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, mengakui kondisi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah harus mampu memperbaiki kesehatan dan mendorong peningkatan kinerja BUMD.
“Kami berharap tahun depan bisa punya laba. Karena sudah diberi penyertaan modal segitu, semoga bisa menyehatkan,” ujar Budiar.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa tambahan modal tidak boleh berhenti pada penambahan anggaran. Manajemen BUMD harus mampu membuktikan bahwa modal yang diberikan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan.
Di tengah kritik terhadap dua BUMD tersebut, Perumda Tirta Kanjuruhan justru menunjukkan kinerja yang berbeda.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, menyebut kontribusi perusahaan daerah penyedia layanan air minum itu terus mengalami peningkatan.
Pada 2025, Perumda Tirta Kanjuruhan tercatat menyetor Rp14,5 Miliar ke APBD Kabupaten Malang. Sementara hingga semester pertama 2026, setoran telah mencapai Rp16,7 Miliar.
“Iya, luar biasa kinerjanya. Tahun 2025 lalu, Perumda Tirta Kanjuruhan mampu menyetor ke APBD Rp14,5 Miliar. Sedangkan semester satu tahun 2026 menyetor sebesar Rp16,7 Miliar,” kata Yetty.
