Sudutkota.id – Pemerintah menegaskan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur terarah, disiplin fiskal, serta peningkatan peran sektor swasta.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 7–8 persen dalam jangka panjang. Untuk mencapai target tersebut, sinergi antara kebijakan fiskal yang terjaga dan kontribusi sektor swasta dinilai menjadi faktor utama.
Menurutnya, sektor swasta memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 90 persen terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk mendorong investasi dan ekspansi usaha.
“Pemerintah akan mengarahkan kebijakan agar sektor swasta tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Di tengah dinamika global yang ditandai ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional, kondisi ekonomi Indonesia disebut tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali.
Selain itu, pengelolaan fiskal dinilai tetap prudent dengan defisit APBN terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang sekitar 40 persen.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah mencatat peningkatan signifikan, terutama dari sektor perpajakan dan kepabeanan. Pada dua bulan pertama 2026, penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen.
Pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam gejolak harga energi global, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai.
“Defisit terkendali dan buffer fiskal cukup. Kredibilitas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi,” kata dia.
Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah menekankan pendekatan selektif dengan memprioritaskan proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar.
APBN diposisikan sebagai instrumen katalis untuk menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI juga akan diperkuat untuk mendukung percepatan proyek strategis.
Pemerintah menilai kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
