Sudutkota.id – Keberadaan air mancur di Alun-Alun Merdeka selama ini menjadi salah satu daya tarik utama ruang publik di jantung Kota Malang. Namun di balik tampilannya yang masih mampu menarik perhatian pengunjung, fasilitas tersebut ternyata menghadapi berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan oleh pengunjung hingga keterbatasan anggaran pemeliharaan yang diakui langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak pengunjung, terutama anak-anak, yang memanfaatkan area air mancur sebagai tempat mandi. Padahal fasilitas tersebut sejak awal tidak dirancang untuk aktivitas tersebut.
Menurut Gamaliel, sistem air mancur di Alun-Alun Merdeka berbeda dengan wahana permainan air yang memiliki sistem filtrasi dan sirkulasi khusus. Air yang digunakan merupakan pasokan langsung dan tidak melalui proses penyaringan maupun pengolahan ulang sebelum kembali dialirkan.
“Air mancur itu bukan diperuntukkan untuk mandi. Di lokasi juga sudah dipasang imbauan dan larangan, namun masih sering ditemukan anak-anak yang bermain dan mandi di sana,” ujarnya, Senin (15/6).
Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja ekstra dalam menjaga kebersihan area air mancur. Selain berpotensi menurunkan kualitas air, aktivitas mandi juga dikhawatirkan dapat mempercepat kerusakan sejumlah komponen fasilitas yang sebenarnya dirancang sebagai elemen estetika kawasan, bukan sarana rekreasi air.
Sebagai langkah antisipasi, DLH kini lebih banyak mengoperasikan air mancur pada malam hari. Sementara pada pagi hingga siang hari, air mancur sengaja tidak dinyalakan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pengunjung.
“Kalau pagi sampai siang justru lebih banyak anak-anak yang masuk dan mandi. Karena itu pengoperasiannya lebih difokuskan pada malam hari,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan yang lebih besar justru terletak pada aspek pemeliharaan. Gamaliel mengakui sejumlah fasilitas di kawasan Alun-Alun Merdeka membutuhkan perbaikan berkala. Namun upaya tersebut belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki DLH Kota Malang.
Menurutnya, kebutuhan biaya pemeliharaan kawasan alun-alun, termasuk sistem air mancur, instalasi pendukung, hingga sarana lainnya, mencapai sekitar Rp300 juta setiap tahun. Sayangnya, anggaran tersebut belum tersedia secara memadai di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Akibatnya, perawatan yang dilakukan saat ini lebih banyak berupa kegiatan rutin harian seperti pembersihan area, pengangkatan sampah, dan perawatan ringan yang dilakukan oleh petugas lapangan. Sementara untuk kerusakan yang membutuhkan penggantian komponen maupun rehabilitasi fasilitas, masih menunggu ketersediaan anggaran.
“Kami masih berupaya mengajukan kebutuhan pemeliharaan. Saat ini yang bisa dilakukan adalah perawatan rutin oleh petugas yang ada,” katanya.
DLH juga mengandalkan sumber daya manusia yang terbatas untuk menjaga kawasan alun-alun tetap bersih dan nyaman. Saat ini UPT Taman DLH Kota Malang memiliki 14 petugas setelah satu orang memasuki masa pensiun. Mereka bekerja secara bergantian dalam tiga shift untuk memastikan kebersihan dan perawatan kawasan tetap berjalan.
Selain itu, pengawasan di lapangan turut dibantu petugas keamanan yang berjaga setiap hari. Meski demikian, keterbatasan personel membuat pengawasan terhadap seluruh aktivitas pengunjung belum bisa dilakukan secara maksimal.
Kondisi ini menjadi ironi bagi salah satu ruang publik paling populer di Kota Malang. Di satu sisi Alun-Alun Merdeka terus menjadi tujuan rekreasi warga dan wisatawan, namun di sisi lain kebutuhan pemeliharaan fasilitas masih menghadapi kendala serius akibat minimnya dukungan anggaran.
Apabila persoalan tersebut tidak segera mendapat perhatian, bukan tidak mungkin berbagai fasilitas yang selama ini menjadi kebanggaan Kota Malang akan mengalami penurunan kualitas dan membutuhkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa mendatang.
