JAKARTA, Sudutkota.id – Puluhan ribu dapur yang memasok Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pengawasan keamanan pangan tidak bisa hanya dilakukan setelah makanan sampai kepada penerima manfaat. Badan Pengawas Obat dan Makanan kini menyiapkan pengawasan dari bahan baku hingga dapur, dengan anggaran khusus yang disetujui sebesar Rp509 miliar.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengungkapkan, anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan usulan awal sekitar Rp1,2 triliun. Anggaran itu secara khusus diajukan untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
“Seingat saya itu Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” kata Taruna kepada awak media di Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pengawasan tersebut mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari keamanan bahan baku, edukasi, pengolahan, distribusi dan penyajian hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan. Dengan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkirakan kebutuhan sekitar 41.150 sampel untuk mendukung surveilans dan pencegahan.
“Pengawalan keamanan bahan bakunya, edukasinya, kemudian pengelolaannya hingga distribusi dan penyajiannya, hingga mitigasi kalau terjadi,” ujar Taruna.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait penggunaan anggaran tersebut. Fokusnya diarahkan pada pencegahan, namun tetap memastikan tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan di luar program Makan Bergizi Gratis tidak terganggu.
“Dari Rp509 miliar anggaran BPOM tadi, secara arif nanti akan kami bicarakan porsi-porsinya tanpa juga mengurangi kewajiban tugas pokok dari BPOM itu sendiri di luar pengawalan keamanan pangan di luar program MBG,” kata Sudaryono.
Langkah pencegahan juga dilakukan di tingkat dapur. Sudaryono menyebut sekitar 1.200 dapur yang tidak memiliki atau belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah ditutup atau ditangguhkan sampai persyaratan dipenuhi. Selain sertifikasi, pengelola dapur akan mendapat penguatan mengenai keamanan pangan, pengolahan, rantai pasok dan standar kerja.
“Ini saya kira ekspertnya ada di BPOM, dan kami akan lebih banyak menginduk cara-cara yang memang cara pangan yang aman yang memang itu ekspertismya ada di BPOM,” ujar Sudaryono.
Persoalan tidak berhenti di dapur. Kualitas bahan baku juga menjadi perhatian karena Sudaryono menyebut gangguan kesehatan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis banyak berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama bahan pangan seperti ayam, telur, ikan dan daging. BGN juga menyiapkan marketplace bahan baku untuk membantu menjaga kualitas, harga dan rantai pasok.
“Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya tetap saja. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memberlakukan semacam marketplace,” kata Sudaryono.
