Sudutkota.id – Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM kembali melakukan kunjungan kerja yang terangkai dalam Roadshow Rapat Koordinasi dan Evaluasi Terbatas ke empat perangkat daerah, Rabu (28/8/2024).
Kali ini perangkat daerah yang dituju adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
Seperti safari perangkat daerah sebelumnya, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang Ir. Diah Ayu Kusuma Dewi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu.
Iwan mengungkapkan diskusi yang dilakukan membahas tentang isu strategis masing-masing perangkat daerah yang harus segera diselesaikan.
“Isu yang dibahas mungkin banyak, tapi saya ingin menangkap isu prioritas yang tentunya berdampak pada masyarakat, tentang pelayanan, ketidaknyamanan, ataupun gangguan untuk acuan kita melaksanakan pembangunan di Kota Malang,” terangnya.
Iwan menyebutkan, di DPUPRPKP isu yang menjadi atensinya adalah terkait permasalahan banjir dan genangan air, seperti halnya di kawasan Jl. Soekarno-Hatta.
“Karena keterbatasan anggaran dan kewenangan, untuk yang di Suhat kami mengusulkan ke Provinsi Jatim, nanti akan dikomunikasikan,” jelasnya.
Isu selanjutnya adalah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Untuk PBG ini, saya minta ada komitmen penyelesaian target sampai akhir Desember 2024, sehingga kita bisa menunjukkan pada masyarakat untuk kecepatan pelayanan perizinan,” tambahnya lagi.
Sementara itu, di Disdikbud juga ada beberapa catatan dari Pj Wali Kota Malang, dan akan diadakan diskusi lanjutan terkait dengan pemetaan, jumlah sekolah, zonasi, dan beberapa hal lain.
“Kita harus tepat sasaran dalam melakukan pembangunan, karena itu sangat penting melakukan pemetaan, termasuk terkait dengan sistem zonasi,” beber Iwan.
Sedangkan di Dinas Kesehatan disebutkannya isu prioritas yang menjadi perhatiannya adalah terkait beberapa hal yang harus dilakukan karena menjadi ukuran kinerja Pemerintah Kota Malang. (adv/pro/mt)
