JOMBANG, Sudutkota.id – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang disebut berujung pada bullying di SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendapat sorotan anggota DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hardian, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun tangan untuk memeriksa dan mengklarifikasi dugaan persoalan yang terjadi di sekolah tersebut.
Ia menyayangkan apabila dugaan bullying di lingkungan sekolah benar-benar terjadi. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi siswa untuk menuntut ilmu, bukan tempat terjadinya intimidasi maupun kekerasan.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, bukan justru menjadi tempat terjadinya intimidasi atau kekerasan,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Lalu Hardian menegaskan, pihak sekolah harus memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan bullying yang jelas. Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele, apalagi dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Selain dugaan bullying, ia juga menyoroti dugaan pungutan yang berkedok sumbangan pendidikan. Menurutnya, sumbangan pendidikan harus bersifat sukarela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan maupun membebani orang tua siswa.
“Sekolah negeri harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Jika ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan, tentu harus ditindaklanjuti dan dievaluasi,” tegasnya.
Untuk kasus di SMAN Bareng Jombang, Lalu Hardian mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur segera melakukan pemeriksaan serta meminta penjelasan dari pihak sekolah.
Ia menilai, dugaan bullying maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa harus mendapat kejelasan melalui pemeriksaan objektif. Langkah tersebut diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan sekaligus memastikan hak-hak siswa tetap terlindungi.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, juga mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan terus diperkuat. Hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri sekaligus memastikan lingkungan pendidikan bebas dari intimidasi dan praktik pungutan yang tidak sesuai aturan.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan rasa aman dan orang tua kehilangan kepercayaan terhadap sekolah negeri,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela itu diduga bersifat wajib dengan nominal mencapai Rp200 ribu per bulan.
Ironisnya, siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membayar iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, muncul dugaan adanya perundungan atau bullying terhadap siswa yang orang tuanya menunggak pembayaran.
Informasi tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun TikTok Kanjeng Sunan. Video itu memicu perbincangan warganet terkait dugaan pungutan di SMAN Bareng Jombang.
Dalam video yang beredar, pihak sekolah disebut menetapkan iuran bulanan sebesar Rp200 ribu kepada setiap wali murid. Sementara itu, keluarga yang masuk kategori ekonomi prasejahtera dan dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut memperoleh keringanan dengan membayar Rp150 ribu per bulan.
“Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat,” kata kreator konten tersebut, Rabu (18/11/2026).





















